Kemenperin Gabung Komisi VII DPR, Ini Pandangan Fraksi PKS - Telusur

Kemenperin Gabung Komisi VII DPR, Ini Pandangan Fraksi PKS


telusur.co.id - DPR dan Pemerintah sepakat menempatkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra Komisi VII. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa kemarin.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai, perubahan tersebut menandakan adanya perubahan paradigma dan logika kemitraan dari bidang: Energi, Riset dan Teknologi. Di mana energi menjadi arah prioritas kerja riset, teknologi dan lingkungan hidup menjadi: Energi dan Industri.

"Dalam logika kemitraan ini kita berpikir bagaimana meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi dalam rangka menggerakan industrialisasi nasional," kata Mulyanto, Rabu (23/6/21).

Nantinya, lanjut Mulyanto, tetap ada mitra terkait ristek seperti BRIN, BPPT, LIPI, BATAN, Bapeten, LAPAN, dan BIG. Namun, Semuanya diarahkan dalam mengintegrasikan ristek dari invensi menuju innovasi.

Innovasi dalam dimensi ekonomi terutama terjadi dalam industri. Hilirisasi hasil-hasil ristek yang signifikan adalah dalam bentuk komersialisasi oleh industri.

"Ke depan arahnya nampak seperti itu.  Pembangunan industri menjadi tujuan prioritas bidang energi dan ristek.  Namun harapan kami, perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tidak lagi menjadi mitra Komisi VII, masih tetap diberikan terhadap aspek pengelolaan lingkungan pertambangan dan energi. Ini kita titip betul. Karena ini adalah aspek krusial dalam pembangunan energi," ucap dia.

Politikus PKS ini menanggap, masyarakat dan lingkungannya akan menjadi korban dari eksploitasi ESDM bila soal ini kurang mendapat perhatian. Dan, ini sangat terkait dengan sustainsbilitas pembangunan nasional.

Secara khusus, tutur dia, perhatian Komisi VII terkait program hilirisasi mineral, yang merupakan implementasi UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, menjadi klop dengan adanya mitra baru Komisi VII DPR, yakni Kementerian Perindustrian.

Sebab, sisi pertambangan dari program hilirisasi mineral ini sudah cukup baik dilaksanakan Kementerian ESDM. Namun upaya ini tidak akan optimal kalau kita berhenti pada ekspor bahan setengah jadi.  Contohnya adalah ekspor fero nikel (FeNi) atau NPI (nickel pig iron).

"Perlu didorong ekspor barang jadi produk mineral kita, baik berupa stainles steel, nikel sulfat, atau baterai listrik, dan lain-lain, agar nilai tambah dan multiflier effect dari program hilirisasi semakin tinggi, dan benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata. Peran Kemenperin menjadi sangat vital di sisi hilir ini," tandasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar