telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengaku terkejut dengan keputusan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph yang mengundurkan diri setelah baru sekitar tiga bulan menjabat.

Adi, sapaan akrabnya, mengatakan Komisi VI DPR RI belum ingin berspekulasi terkait alasan di balik mundurnya Daud Joseph, terutama terkait berbagai informasi yang beredar di media sosial.

"Kami tidak mau berspekulasi dengan berita-berita yang ada di media sosial dan lain-lain," ujar Adi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Daud Joseph sebelumnya diangkat sebagai Dirut PT Pos Indonesia berdasarkan keputusan pemegang saham Nomor 168 Tahun 2026/SK.065/DI-DAM/DO/2026 tertanggal 11 Maret 2026. Namun, ia kemudian menyampaikan pengunduran diri pada 2 Juni 2026.

Adi mengungkapkan, pengunduran diri tersebut cukup mengejutkan lantaran hanya berselang sekitar satu pekan setelah Komisi VI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) perdana dengan jajaran direksi PT Pos Indonesia.

"Seminggu sebelumnya kami baru saja rapat di Komisi VI. Teman-teman media juga mungkin mengikuti. Jadi, sebelum menerima berita Dirut PT Pos mengundurkan diri, kami baru saja melakukan rapat," katanya.

Menurutnya, Daud Joseph masih tergolong baru dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin perusahaan pelat merah tersebut. Karena itu, kabar pengunduran dirinya menjadi perhatian serius bagi Komisi VI DPR.

"Kami terus terang agak kaget karena beliau ini juga relatif baru ditugasi sebagai Dirut PT Pos," ujarnya.

Komisi VI DPR, lanjut Adi, akan segera meminta penjelasan dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Danantara mengenai kondisi sebenarnya di balik pergantian pucuk pimpinan PT Pos Indonesia.

"Kami belum sempat rapat lagi dengan BP BUMN atau Danantara. Nanti kami akan segera bertemu untuk menanyakan kalau memang benar informasi tersebut," jelasnya.

Meski terjadi pergantian kepemimpinan, Adi menegaskan aktivitas bisnis PT Pos Indonesia tidak boleh terganggu. Ia meminta agar posisi Dirut segera diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan mampu membawa perusahaan menjalankan agenda transformasi.

"PT Pos juga tetap harus berjalan, harus segera ada penggantinya. Apa yang menjadi rencana Danantara, kami belum dengar," tuturnya.

Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta proses pemilihan pengganti Daud Joseph dilakukan secara profesional melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Menurutnya, rekam jejak, kapasitas, serta kemampuan calon pemimpin harus menjadi pertimbangan utama agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih figur untuk memimpin PT Pos Indonesia.

"Semua penetapan dan pemilihan direksi BUMN melalui fit and proper test. Pasti dilihat latar belakang dan rekam jejaknya, sehingga tidak salah pilih. Harus orang yang tepat ditempatkan di bidangnya masing-masing," tegas Adi.

Sebelumnya, Corporate Secretary PT Pos Indonesia Iwan Gunawan menyampaikan bahwa pengunduran diri Daud Joseph dilakukan atas dasar pertimbangan pribadi.

"Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan," kata Iwan.

Sementara itu, Managing Director Stakeholders Management and Communications PT Pos Indonesia, Rohan Hafas, menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Daud Joseph melakukan asesmen mendalam terhadap kondisi perusahaan.

Menurut Rohan, hasil evaluasi menunjukkan PT Pos Indonesia membutuhkan pembenahan besar dan mendasar untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, yang bersangkutan menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan revamp yang menyeluruh dan fundamental. Kompleksitas persoalan yang dihadapi serta agenda restrukturisasi ke depan membutuhkan expertise yang lebih spesifik untuk memimpin fase transformasi berikutnya," ujarnya.

Rohan juga mengungkapkan, berdasarkan proses due diligence yang dilakukan Danantara, ditemukan sejumlah persoalan terkait kondisi keuangan dan tata kelola perusahaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Selain itu, terdapat indikasi sejumlah penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi.

"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun," pungkasnya.