telusur.co.id - Komisi VIII DPR mendorong calon Dewan Pengawasan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengawasi dana haji yang dikelola Dewan Pelaksana guna memberikan manfaat kepada jemaah haji. 

Diketahui Komisi VIII DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada calon Dewas BPKH sejak Senin hingga Selasa (30/8/22).

"Kita butuh orang yang berani mengatakan ‘tidak’, mengawasi pengelolaan dana haji oleh Dewan Pelaksana demi menyelamatkan yang masyarakat yang dipercayakan kepada BPKH untuk dikembangkan sehingga ada nilai manfaat,” kata anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid.

Wachid juga meminta calon Dewas BPKH apabila nantinya terpilih, harus menjadi perpanjangan tangan Komisi VIII DPR. 

"Dewas BPKH nantinya harus menjadi perpanjangan tangan Komisi VIII, perlu ada komunikasi dengan kita. Di dalam UU bilamana tidak bisa menjalankan tugas bisa dianulir,” kata Wachid.

Sementara anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq menyoroti strategi pengawasan Dewas BPKH yang tidak dipaparkan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR. 

"Kita tidak mendengar strategi bapak-bapak (calon Dewas BPKH) dalam mengawasi, memberikan masukan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji  untuk memberikan manfaat bagi jemaah haji,” kata Maman.

Menurut Maman, para calon penting untuk memahami Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang BPKH guna mengetahui tugasnya. “Seharusnya bapak-bapak (calon Dewas BPKH) dibekali UU BPKH dan memahami tugas pengawasan ada 3 yaitu pengawasan Renstra, Renja dan Penganggaran,” jelas Maman.

Terakhir, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, menyampaikan harapan kepada calon Dewas BPKH yang nantinya terpilih dapat memperbaiki tata kelola keuangan haji, sehingga dana umat bisa terlindungi dan memberikan manfaat bagi umat. 

"Semua masukan, pendapat, pandangan dan konseptual yang diterima bapak-bapak, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pengelolaan keuangan haji lebih baik,” tutupnya.[Fhr]