telusur.co.id - Mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyoroti berita soal protes warga korban gempa yang diwajibkan membawa kartu keluarga (KK) untuk mendapat bantuan dari dinas sosial. Protes warga tersebut lantaran mayoritas KK mereka hilang saat terjadi gempa.

"Ada Korban Bencana Mau Ambil Bantuan Disuruh Bawa Kartu Keluarga...? Bahlul...," cuit Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya @ustadtengkuzul, Senin (18/1/21).

"Rumahnya Saja Digenangi Air. Ada yg Hancur Kena Gempa. Mereka Mengungsi. KK dari mana...? Kok Nggak Sekalian Buku Nikah, BPKB dll...? Oh Tuhan,  Begini Betul Nasib...," keluh Tengku Zul.

Sebelumnya, protes sejumlah korban gempa terjadi di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.

"Masak tidak dikasih, harus ada KK katanya. Bagaimana kalau ada KK, kalau tertimbun rumah bagaimana," ujar Slamet Riyadi, korban gempa.

Dinas Sosial Kabupaten Mamuju mewajibkan korban yang ingin mendapat bantuan sembako memperlihatkan kartu keluarga agar bantuan tepat sasaran.

Namun setelah protes muncul, dinas sosial meninjau kembali kebijakan syarat membawa kartu keluarga. Bahkan seorang pengungsi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat, mengaku lokasi pengungsiannya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

Selama di pengungsian dirinya harus menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya secara mandiri. Sementara itu ratusan warga korban gempa masih bertahan di pengungsian darurat yang didirikan di depan Mapolda Sulawesi Barat.

Mereka terpaksa hidup tanpa sarana memadai dan selama ini mengeluarkan dana pribadi. Pemprov Sulawesi Barat terus membenahi pengungsian disamping menyelamatkan korban yang menjadi dua prioritas penanganan korban gempa. [Tp]