telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Perum Bulog yang dinilai gagal menuntaskan penyaluran bantuan pangan (Banpang) untuk periode Februari–Maret 2026.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Alex mengungkapkan bahwa realisasi distribusi bantuan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru mencapai 23,46 persen. Padahal, total bantuan yang harus disalurkan mencapai 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng.

“Seharusnya distribusi ini bisa selesai tepat waktu. Keterlambatan justru berdampak langsung pada stabilitas harga di masyarakat,” ujar politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tekanan harga pangan kian meluas. Pada pekan keempat April 2026, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng tercatat naik di 224 kabupaten/kota—meningkat dari 207 daerah pada pekan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengingatkan bahwa tren kenaikan harga beras dan minyak goreng perlu diwaspadai karena berpotensi terus meluas ke lebih banyak wilayah.

Alex menilai alasan kenaikan harga kemasan plastik akibat krisis global tidak relevan untuk menjelaskan lambannya distribusi bantuan. Menurutnya, proses pengadaan seharusnya sudah direncanakan jauh sebelum lonjakan harga terjadi.

“Harga plastik itu baru naik dalam beberapa pekan terakhir April. Sementara program ini untuk Februari dan Maret. Jadi tidak tepat jika itu dijadikan alasan,” tegasnya.

Secara nasional, harga minyak goreng tercatat naik rata-rata 1,50 persen dibanding Maret 2026, dari Rp19.358 menjadi Rp19.648 per liter. Kenaikan paling signifikan terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen. Sementara itu, minyak goreng kemasan premium naik 1,68 persen dan program Minyakita relatif stabil.

Kenaikan harga minyak goreng kini telah terjadi di 62,22 persen wilayah Indonesia—menunjukkan tekanan yang semakin luas di pasar domestik.

Tak hanya minyak goreng, harga gula pasir juga mengalami kenaikan 1,50 persen menjadi Rp18.765 per kilogram. BPS mencatat sebanyak 185 kabupaten/kota mengalami peningkatan IPH untuk komoditas ini.

Tekanan harga juga mulai merambat ke beras. Dalam empat bulan terakhir, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras meningkat dari 72 menjadi 109 kabupaten/kota. Harga beras medium naik 0,47 persen, sementara beras premium naik 0,34 persen.

Menurut Alex, rangkaian kenaikan harga ini merupakan alarm serius bagi pemerintah untuk segera berbenah dalam pengelolaan distribusi pangan nasional.

“Naiknya harga beras, minyak goreng, dan gula adalah sinyal kuat. Pemerintah harus lebih responsif membaca kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan di atas meja,” pungkasnya.