telusur.co.id - Indonesia Police Watch (IPW) menganggap, sikap pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pademi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif dan membingungkan. Karena, di satu sisi masyarakat dilarang mudik, di sisi lain 500 TKA Cina sudah diizinkan akan masuk ke Sulawesi Tenggara.
Begitu disampaikan oleh Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Rabu (29/4/20).
"Sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali-kali membagi bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi," kata Neta.
Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.
Menurutu Neta, seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan memintanya membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa.
“Tapi hal itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil. Di sisi lain Jokowi sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat,” ucap dia.
Neta menekankan, sebagai presiden, Jokowi hanya bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi, dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya.
Selain itu Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.
Anehnya, sesal Neta, pemerintahan mengizinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin.
IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?
“Jika Polri tidak berani menghalaunya, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya,” imbau Neta.
Ia menilai, rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol. IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi Covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru.
Untuk itu DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan. Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu.
“DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka. Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi Covid 19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tukasnya.[Fhr]
