telusur.co.id - Jatah kuota impor gula yang hanya dapat 2 persen, dikeluhkan oleh Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani ke Komisi VI DPR, dalam RDP, kemarin. Karena, saat ini 90 persen impor dilakukan perusahaan swasta tanpa kebun, dan 8 persen lainnya diimpor perusahaan swasta dengan kebun sendiri.

Padahal, PTPN memproduksi sekitar 50 persen dari total gula kristal putih (GKP) di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI) PTPN XI Jawa Timur, Sunardi Edy Sukamto menilai, apa yang disampaikan Dirut PTPN III ke DPR itu, merupakan bukti bahwa negara lebih berpihak pada swasta. 

"Carut marut masalah gula wujud gagalnya pemerintah karena di kendalikan 'hantu'. RDP yang dilakukan holding PTPN III dengan DPR RI sebagai curhatan nyata dan bahkan sudah berlangsung sangat lama," kata Edy kepada wartawan, Selasa (22/6/21).

Edy juga mengakui bahwa persoalan pangan memang merupakan persoalan pelik dan menjadi hajat hidup masyarakat banyak. Sebab, sektor ini merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan. 

"Sekarang tinggal Presiden mau serius apa tidak menyelesaikan masalah gula ini. Karena kepanjangan tangan presiden dan instrument yang di buat tidak tegas dalam mendukung swasembada gula nasional," ucap dia.

Jika negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR memiliki komitmen dan keberpihakan, kata dia, semestinya BUMN yang concern mengurusi soal gula menjadi prioritas.

"Kenapa PTPN maupun RNI tidak dikasih ijin import kalaupun di kasih sangat-sangat kecil sekali, tentunya ini adalah game, tidak bakalan DPR RI yang notabenenya merupakan kepanjangan partai politik setuju," tuturnya. 

Padahal, lanjut Edy, jika kuota impor gula diserahkan ke BUMN tatakelola industri gula tanah air bisa menjadi lebih baik lagi.

"Bisa di urai dengan jelas kalau import diserahkan BUMN nggak bakalan ada fee yang bisa didistribusikan. Sehingga sasarannya adalah swasta yang bisa lebih leluasa mengatur semuanya," tukasnya.[Fhr]