M. Rizky Sosialisasikan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Soroti Dukungan Pemerintah terhadap Pesantren - Telusur

M. Rizky Sosialisasikan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Soroti Dukungan Pemerintah terhadap Pesantren

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky

telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, M. Rizky, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat di Pondok Pesantren Al-Ghiffary, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (19/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh pengelola pondok pesantren serta orang tua santri.

Dalam kesempatan tersebut, M. Rizky menjelaskan pentingnya peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam memastikan keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.

“Pengawasan yang dilakukan DPRD bukan semata-mata mengawasi program, tapi memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat, termasuk dunia pesantren,” ujar M. Rizky.

Menurutnya, penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah merupakan bagian dari mekanisme kontrol untuk menjaga agar setiap kebijakan dan anggaran pemerintah provinsi terlaksana secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan implementasi Perda Pesantren di Jawa Barat. Melalui sosialisasi ini, M. Rizky mengajak masyarakat dan para pengelola pondok pesantren untuk ikut aktif dalam mengawal pelaksanaan perda tersebut agar manfaatnya dirasakan secara nyata oleh lembaga pendidikan Islam.

“Pesantren memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter bangsa. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan adanya dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai untuk memperkuat peran pesantren dalam bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Melalui sosialisasi ini, M. Rizky berharap masyarakat memahami bahwa pengawasan pemerintahan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola daerah yang baik (good governance), sekaligus memastikan aspirasi kalangan pesantren tersalurkan dalam proses kebijakan publik di Jawa Barat. (VC)


Tinggalkan Komentar