telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga saat Reses III Tahun Sidang 2025–2026 di Lapang Tenis GSG RW 02, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Senin, 15 Juni 2026.

Dalam dialog bersama warga, berbagai keluhan mengemuka, mulai dari sistem aplikasi yang dinilai belum berjalan optimal, perubahan data peserta dalam sistem, akun yang terkunci saat proses perbaikan data, hingga kurangnya sosialisasi terkait tahapan penerimaan siswa baru.

Menurut Kang Rachmat, persoalan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di Kota Bandung, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain di Jawa Barat sehingga perlu menjadi perhatian bersama.

“Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru harus memberikan kepastian, kemudahan akses, dan rasa keadilan bagi seluruh peserta didik,” ujar Kang Rachmat.

Selain persoalan teknis pelaksanaan SPMB, warga juga menyampaikan kekhawatiran terkait keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang masih belum sebanding dengan jumlah calon peserta didik setiap tahunnya.

Menanggapi hal tersebut, Kang Rachmat menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, serta penguatan sekolah penyangga sebagai alternatif bagi siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.

Ia menilai pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala wilayah tempat tinggal.

“Kami terus mengawal berbagai kebijakan pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru dan peningkatan daya tampung sekolah, agar kebutuhan masyarakat dapat terjawab secara bertahap,” katanya.

Sebagai anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Rachmat memastikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pendidikan akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi guna mendorong perbaikan layanan pendidikan di Jawa Barat.

Melalui kegiatan reses tersebut, Kang Rachmat berharap pelaksanaan SPMB ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, dan mampu memberikan kepastian bagi peserta didik maupun orang tua dalam memperoleh akses pendidikan yang merata. (VC)