telusur.co.id - Keputusan Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Rapat Komisi III DPR RI, Senin (26/1/2026) menegaskan, institusinya tetap berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menanggapi keputusan Kapolri, Wakil Ketua Umum Ormas DPP Madura Asli Daerah Anak Serumpun (MADAS), Muhammad Ridwansyah menegaskan, mendukung penuhu keputusan Polri di bawah kepempimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah ini sangat luar biasa dan netral.

“Keputusan Kapolri ini membantu instansi Polri tetap netral, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak manapun. Maka tubuh Polri, bekerja secara profesional, berdiri tegak mengayomi masyarakat, menjadi penegak hukum yang adil, dan tidak dipengaruhi pihak manapun. Salam Presisi!,” ucap pernyataan Ridwansyah via vlog video dalam mobil yang dikirim ke media ini. 

Senada dengan Ridwansyah, Ketua DPD MADAS Jatim, Raden Zainal Fatah menjelaskan, langkah tersebut merupakan keputusan strategis dan penting untuk menjaga netralitas Polri sebagai institusi negara. Ia menegaskan bahwa, Polri harus tetap profesional, independen, serta tidak dijadikan alat kepentingan politik praktis oleh pihak mana pun.

“Kami mendukung keputusan agar Polri tetap berada di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hal ini penting untuk menjaga netralitas, memastikan profesionalisme institusi, serta mencegah Polri dijadikan alat kepentingan politik praktis,” sebutnya.

Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa, Polri harus tetap berdiri sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum yang adil, setia kepada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PAC MADAS Asemrowo, Surabaya, H. Muhammad Suhri, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Polri di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Kami mendukung penuh keputusan agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada di bawah pimpinan langsung Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Langkah ini penting untuk menjaga netralitas Polri, memastikan profesionalisme institusi, serta mencegah Polri dijadikan alat kepentingan politik praktis,” urainya.

H. Suhri menambahkan bahwa, Polri harus tetap berperan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, penegak hukum yang adil, serta setia kepada konstitusi dan kepentingan rakyat secara luas, bukan kepentingan kelompok tertentu. (ari)