telusur.co.id - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan sikap partainya yang menolak secara tegas wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari langsung menjadi melalui DPRD.

Dalam pidato penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Presiden Kelima RI itu menyebut penolakan bukan sekadar sikap politik praktis, melainkan sikap ideologis, konstitusional, dan historis.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” tegas Megawati.

Megawati menekankan bahwa Pilkada langsung merupakan capaian penting hasil perjuangan rakyat pasca-Reformasi. Menurutnya, mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politik setelah puluhan tahun dikekang sentralisme kekuasaan.

Ia menilai sistem Pilkada melalui DPRD adalah praktik masa lalu yang tidak menjamin demokrasi maupun akuntabilitas kekuasaan. Megawati juga membantah klaim bahwa sistem perwakilan dapat mengurangi biaya politik.

“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal,” ujarnya.

Megawati menegaskan bahwa konsistensi PDI Perjuangan menolak Pilkada via DPRD adalah bagian dari komitmen ideologis untuk menjaga agar demokrasi tidak bergerak mundur.

“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak dikorbankan demi alasan teknis semata, seperti efisiensi atau stabilitas, yang justru mengabaikan kedaulatan rakyat. [ham]