telusur.co.id - Direktur Utama PT Hutama Marga Waskita, Dindin Solakhuddin, dalam diskusi bertema “Ngobrol Asik Perkembangan Infrastruktur di Indonesia” yang digelar Yayasan Tali Buana Nusantara pada Jumat, (5/12/2025) di Pancoran, Jakarta Selatan, menyampaikan pandangan komprehensif mengenai kondisi aktual sektor konstruksi dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Dengan perspektif yang matang, pria kelahiran Kebumen ini menggambarkan bahwa industri konstruksi tengah berada dalam fase penuh tantangan yang membutuhkan penataan menyeluruh agar dapat kembali tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah dinamika serta persoalan tata kelola di masa lalu turut membentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan pada periode ini. 

Menurutnya, sikap kehati-hatian tersebut adalah langkah wajar dan perlu dipahami sebagai upaya memperkuat kualitas pembangunan agar lebih solid, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur di Sumatera tidak semata soal konektivitas, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan ekonomi nasional. “Jika fokus pembangunan terlalu berat di Jawa, kita bisa melewatkan potensi ekonomi besar yang dimiliki Sumatera,” ujarnya dengan nada konstruktif. 

Sebagai sosok yang telah lama berkecimpung dalam proyek-proyek infrastruktur besar, ia melihat Sumatera sebagai kawasan yang memiliki kekuatan ekonomi signifikan apabila didukung jaringan konektivitas yang memadai.

Dindin juga memberikan gambaran mengenai kondisi sejumlah BUMN Karya yang saat ini masih menghadapi tekanan finansial. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai realitas industri yang perlu ditata bersama, bukan untuk menyalahkan pihak mana pun. Menurutnya, proses penyehatan dan transformasi yang sedang berlangsung adalah fondasi penting menuju industri konstruksi yang lebih kuat dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Hutama Karya termasuk perusahaan yang mampu mempertahankan kinerja positif di tengah tantangan industri.

Pada sesi diskusi, ia menyinggung bahwa laporan keuangan sebagian perusahaan konstruksi di masa lalu mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya.

Dengan nada reflektif, figur penerima Indonesia Most Popular CEO 2024 oleh The Iconomics dalam ajang Indonesia Best CEO Awards ini menilai pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi yang kini menjadi fokus pemerintah.

Terkait mandat pembangunan JTTS, Dindin menjelaskan bahwa landasan penugasan dimulai pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres 100/2014 yang menetapkan koridor JTTS sebagai proyek strategis nasional dan menunjuk PT Hutama Karya sebagai pelaksana. Mandat tersebut kemudian dilanjutkan dan dipercepat secara signifikan pada era Presiden Joko Widodo yang menjadikan pembangunan konektivitas Sumatera sebagai prioritas nasional.

Sejauh ini pembangunan JTTS telah menunjukkan kemajuan substantif dengan sekitar 1.600 km jalan tol berhasil dibangun dan dioperasikan dari total rencana 2.900 km. Sementara itu, sisa ruas lainnya masih dalam proses konstruksi dan persiapan. Dindin berharap pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini dapat terus memberikan dukungan agar ruas-ruas yang belum tuntas dapat segera diselesaikan sehingga manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Sumatera dapat dirasakan lebih luas.

Dari sisi manfaat, ia menjelaskan bahwa JTTS telah memberikan dampak positif berupa penurunan biaya logistik, percepatan distribusi bahan pokok, serta peluang komersial bagi pelaku industri. Karena itu ia memandang penyelesaian sisa ruas sebagai agenda strategis yang layak dipertimbangkan kembali oleh pemerintah.

Terkait struktur tarif tol, Dindin mengusulkan perlunya evaluasi terhadap formula penetapan tarif agar keseimbangan antara keberlanjutan finansial pengelola dan keterjangkauan masyarakat dapat terjaga. Dengan pendekatan kebijakan publik, ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan infrastruktur harus dijaga melalui kebijakan tarif yang proporsional.

Pada aspek pariwisata, ia menyoroti pentingnya akses menuju destinasi super prioritas seperti Danau Toba. Ia memaparkan bahwa sekitar 50 km ruas jalan yang menghubungkan kawasan tersebut masih belum dibangun, padahal dampaknya sangat besar bagi ekonomi lokal. Ia juga mengungkapkan bahwa minat dari beberapa investor asing termasuk Malaysia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa potensi Sumatera dipandang menarik oleh kalangan internasional.

Lebih lanjut, ia berharap agar berbagai program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan dan hilirisasi tetap menyediakan ruang bagi keterlibatan BUMN Karya, khususnya yang tengah memperbaiki kinerja. Menurutnya, pelibatan perusahaan konstruksi nasional dalam program-program besar tersebut dapat menjadi katalis pemulihan industri sekaligus memperkuat ekosistem pembangunan nasional.

Menutup pernyataannya, pria yang memiliki pengalaman panjang pada proyek infrastruktur nasional ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat pembangunan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang untuk pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat merupakan kunci keberlanjutan pembangunan. Dengan komunikasi yang terbuka dan pendekatan kebijakan yang inklusif, Dindin optimistis bahwa infrastruktur akan terus menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi Indonesia. [ham]