telusur.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, meninjau langsung progres pembangunan hunian bagi warga yang terdampak relokasi di bantaran rel kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang rel kereta api.
Pengecekan dilakukan di lahan milik Angkasa Pura di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026). Turut hadir Kepala BP BUMN, Dony Oskaria.
Maruarar mengungkapkan, bahwa pembangunan telah dimulai dan berjalan cepat, sesuai koordinasi dengan Badan Pengelola (BP) BUMN dan pihak terkait.
“Kami sangat senang melihat kesiapan pihak Angkasa Pura dan Kepala BP BUMN, Pak Dony Oskaria. Proses sudah berjalan dengan cepat, ada pembersihan lahan, dan pegawai sudah mulai bekerja. Rencananya akan ada 324 unit hunian di sini, lengkap dengan ruang bermain anak-anak,” kata dia saat meninjau lokasi.
Ara, sapaan akrabnya, menambahkan, Pembangunan hunian ini menggunakan konsep ‘bangun dulu baru pindah’, yang dianggap lebih manusiawi.
“Konsepnya sangat bagus, dibangun dulu baru dipindahkan warga. Ini cara yang baik,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan, proyek ini melibatkan sekitar 470 pekerja dari beberapa BUMN konstruksi, termasuk HK, PP, dan WIKA.
“Target kami menyelesaikan pembangunan pada 15 Juni 2026, dan bisa segera diserahkan kepada warga,” tutur dia.
Proyek ini akan menyediakan total 824 unit hunian, terbagi 324 unit di Senen dan 500 unit di Tanah Abang.
Dony juga bilang, hunian ini bukan rusun atau hunian sementara, tetapi hunian layak bagi keluarga yang sebelumnya tinggal di pinggir rel kereta.
Selain unit hunian, lanjut dia, pembangunan juga mencakup fasilitas tambahan seperti taman bermain anak dan renovasi musolah untuk mendukung kebutuhan sosial masyarakat.
Mengenai status kepemilikan, pihak BP BUMN menyatakan detail akan diumumkan setelah diskusi lebih lanjut dengan Kementerian PKP dan Sekretariat Kabinet.
Lebih lanjut, Dony menuturkan, proyek ini merupakan bagian dari kolaborasi antara negara, BUMN, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sejalan dengan arahan Presiden dan Sekretaris Kabinet untuk bekerja cepat demi kesejahteraan masyarakat.
Laporan: Malik Sihite
