telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meminta masyarakat Lampung tetap waspada terhadap sebaran abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau yang dilaporkan mencapai sejumlah wilayah di provinsi tersebut.
Mukhlis mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Basarnas untuk memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan dampaknya terhadap wilayah pesisir Lampung.
“Sebagai wakil rakyat di Komisi V yang membidangi kebencanaan dan mitigasi, kami terus memantau perkembangan Anak Gunung Krakatau. Berdasarkan data BMKG dan PVMBG, kolom abu memang terbawa angin hingga terasa di wilayah Lampung bagian selatan dan timur,” kata Mukhlis dalam keterangannya, Minggu (6/9).
Ia mengimbau masyarakat mengikuti informasi resmi dari BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BPBD, serta pemerintah daerah dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Warga yang beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker dan kacamata untuk mengurangi paparan abu vulkanik, terutama anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan.
Selain itu, legislator dari PDI Perjuangan ini juga meminta masyarakat melindungi sumber air dari abu vulkanik. Peternak juga diminta memastikan pakan dan sumber air ternak tidak terpapar abu.
Untuk masyarakat yang berada di kawasan pesisir Selat Sunda, ia mengingatkan pentingnya mengenali jalur evakuasi serta menyiapkan perlengkapan darurat sebagai langkah kesiapsiagaan bencana.
“Komisi V DPR RI mendukung penuh langkah cepat BMKG dalam memberikan peringatan dini dan Basarnas yang sudah menyiagakan personel di titik-titik rawan. Keselamatan warga adalah prioritas utama,” ujar politikus asal Lampung tersebut.
Mukhlis juga mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Lampung mengaktifkan posko siaga dan menyampaikan informasi mengenai dampak abu vulkanik hingga ke desa-desa.
Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengantisipasi kemungkinan gangguan terhadap infrastruktur, termasuk drainase dan sumber air baku. Sementara Kementerian Perhubungan diminta terus memantau keselamatan pelayaran di kawasan Selat Sunda.
“Kita harus belajar dari erupsi sebelumnya. Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir melindungi rakyat,” tutup Mukhlis.
