telusur.co.id - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, mengritik wacana pemerintah menaikkan harga sejumlah layanan publik karena akan menyulitkan masyarakat. 

Menurut Said Aqil, saat ini kondisi masyarakat sedang tertekan secara ekonomi.

"Perbincangan hangat di masyarakat adalah mengenai kenaikan iuran BPJS kelas III, wacana pembatasan subsidi gas elpiji tiga kilogram, dan rencana impor garam besar-besaran. Terus terang hal ini menjadi keresahan masyarakat," kata Said Aqil di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (31/1/20).

Said Aqil meminta, NU meminta pemerintah lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat soal kondisi ekonomi ini.  

Sebab, menurut Said Aqil, dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini, yang diperlukan adalah revitalisasi gerakan ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan jangka pendek yang bersifat afirmatif, masih perlu dilakukan.

Said Aqil juga meminta pengelolaan sumber alam dan anggaran negara harus berpihak pada masyarakat miskin (mustadh'afin). Dia melontarkan pula kritiknya terhadap pengelolaan sektor-sektor ekonomi strategis yang kini dikuasai segelintir konglomerat.

Said mencontohkan data Otoritas Jasa Keuangan menyebut 33,5 persen aset perbankan di Indonesia masih dikuasai asing. Masyarakat kecil, kata dia, masih sulit untuk mengakses bantuan perbankan.

"Kenyataan yang sering dijumpai, akses perbankan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tidak mudah, berbeda dengan pelaku usaha besar (konglomerat)," tuturnya.

Dalam dimensi kebangsaan, Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari infrastruktur sosial akan senantiasa berpijak pada koridor-koridor moderasi, keseimbangan, toleran dan keadilan, sesuai prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Nahdlatul Ulama sangat berharap negara yang kuat, bermartabat di tengah masyarakat yang mandiri, otonom, sehingga dapat berperan optimal dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Oleh karena, ujar dia, mengapa Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Oktober 2020 di Lampung mendatang mengambil tema "NU Mandiri Indonesia Bermartabat".

"Toh Islam tidak melulu berisi doktrin dan teologi, tetapi juga tentang budaya, kritisisme dan peradaban," tukasnya.[Fhr]