telusur.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. 

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung Rien Marlia mengatakan, preservasi atau pemeliharaan jalan yang menggunakan dana SBSN dilaksanakan pada Lintas Timur Sumatera ruas Simpang Penawar-Gedong Aji Baru-Rawajitu dan ruas Pematang Panggang-Simpang Bujung Tenuk untuk Jalan Lintas Timur.

Preservasi kedua ruas jalan nasional tersebut bertujuan untuk mendukung konektivitas di Provinsi Lampung. 

"Kedua ruas ini akan meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan kinerja Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) di wilayah Sumatera bagian Selatan khususnya dan wilayah lintas Sumatera pada umumnya," kata Rien dalam keterangannya, Sabtu (25/9/21).

Peningkatan kualitas layanan ruas Simpang Penawar - Gedong Aji Baru - Rawajitu juga diharapkan dapat mendukung pengembangan industri tambak udang rakyat Bumi Dipasena Lampung yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekspor perikanan nasional. 

"Kita berusaha untuk mendukung jalan menuju kawasan industri tambak udang tersebut, sehingga dapat memudahkan jalur distribusi pemasaran produk tersebut,” ujarnya.

Preservasi ruas Simpang Penawar - Gedong Aji Baru - Rawajitu telah dimulai dari tahun 2020 dan ditargetkan selesai 2022 dengan nilai kontrak Rp184,7 miliar dengan penyedia jasa PT Yasa Patria Perkasa-PT Ananda Pratama, KSO. 

Total panjang rekonstruksi/rehabilitasi jalan sepanjang 33,1 km, pemeliharaan rutin jalan 31,1 km dan pemeliharaan rutin jembatan 147,35 m. Saat ini progresnya sebesar 30,12%.

Selanjutnya, untuk preservasi ruas Pematang Panggang - Simpang Bujung Tenuk untuk Jalan Lintas Timur juga dimulai dari tahun 2020 dan ditargetkan selesai 2022 dengan nilai kontrak Rp197,1 miliar dengan penyedia jasa PT Wahana Jaya Prima. 

"Total panjang rekonstruksi/rehabilitasi jalan sepanjang 30,9 km, pemeliharaan rutin jalan 49,6 km dan pemeliharaan rutin jembatan 1129,8 m. Saat ini progresnya sebesar 37,81%," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI IV Isma Yatun, mengapresiasi segala bentuk inovasi yang dilakukan Kementerian PUPR termasuk dalam hal pembiayaan, dan pemeliharaan jalan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

"Namun segala inovasi di bidang investasi dan pembiayaan harus didukung dengan legalitas keuangan akuntabilitasnya dengan melakuman konsultasi dengan BPK," ujarnya.[Fhr]