Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Status Bencana Nasional terkait Banjir-Longsor Sumatera - Telusur

Pemerintah Diminta Segera Tetapkan Status Bencana Nasional terkait Banjir-Longsor Sumatera

Ilustrasi

telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk tidak menunda lebih lama penetapan status Bencana Nasional banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir. 

"Sebagaimana kita saksikan laporan di berbagai media, skala bencana sangat luas dengan kerusakan yang besar," kata Sukamta di Jakarta, Senin (1/12/2025). 

Sukamta menyampaikan, bencana tersebut telah banyak menelan korban jiwa, terluka, serta korban yang hilang. Selain itu masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan. Sebagian pemerintah kabupaten lumpuh tak berdaya untuk melakukan tanggap darurat bencana. "Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional," ucapnya. 

Sukamta tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maskimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personil TNI- POLRI serta pengiriman bantuan logistik. 

Namun demikian, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. 

"Jangan sampai masyarakat yang terdampak bencana serta pemda merasa ditinggal oleh pemerintah hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional. Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana," tuturnya. 

Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, penetapan bencana berskala nasional, menurut Sukamta, juga punya sisi lain yang penting menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana saat ini diperparah dampaknya karena kerusakan hutan. Pemerintah harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi.

"Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional. Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak," ungkapnya. 

Sementara itu, sebagai wujud kepedulian, Sukamta menyatakan Fraksi PKS melakukan pemotongan gaji seluruh anggota untuk disumbangkan bagi korban bencana.[Nug] 


Tinggalkan Komentar