telusur.co.id - Tempat pemungutan suara di seluruh Thailand resmi dibuka pada Minggu pagi dalam pemilihan umum yang dipantau ketat, mempertemukan kubu reformis progresif dengan kekuatan konservatif yang didukung militer. Pemilu ini menjadi momentum penting bagi negara tersebut yang telah mengalami pergantian tiga perdana menteri hanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 waktu setempat (01.00 GMT) dan dijadwalkan berakhir pada pukul 17.00 (10.00 GMT). Meski lebih dari 50 partai politik ikut serta dalam kontestasi, hanya tiga partai yang dinilai memiliki basis nasional dan struktur organisasi kuat untuk meraih kemenangan signifikan, yakni Partai Rakyat, Bhumjaithai, dan Pheu Thai.
Sebanyak 500 kursi parlemen diperebutkan dalam pemilu kali ini. Namun, berbagai survei menunjukkan tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu meraih mayoritas mutlak, sehingga pembentukan pemerintahan koalisi dipandang hampir pasti. Perdana menteri berikutnya akan dipilih oleh mayoritas sederhana anggota parlemen terpilih.
Partai Rakyat yang berhaluan progresif, dipimpin oleh Natthaphong Ruengpanyawut, diprediksi meraih jumlah kursi terbanyak. Meski demikian, agenda reformasi partai tersebut—yang mencakup pembatasan pengaruh militer dan pengadilan serta pembongkaran monopoli ekonomi—menuai penolakan dari lawan-lawan politiknya. Sejumlah pengamat menilai partai ini berpotensi kembali tersingkir dari kekuasaan jika partai-partai lain bersatu membentuk koalisi.
Partai Rakyat merupakan penerus Partai Maju (Move Forward Party), yang memenangkan suara terbanyak pada pemilu 2023 namun gagal membentuk pemerintahan akibat penolakan Senat yang ditunjuk militer. Partai tersebut kemudian dibubarkan Mahkamah Konstitusi karena sikapnya yang mendorong reformasi undang-undang penghinaan terhadap monarki.
Sementara itu, Bhumjaithai yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Anutin Charnvirakul dipandang sebagai representasi utama kepentingan royalis-militer. Anutin baru menjabat sejak September lalu, menggantikan Paetongtarn Shinawatra yang lengser akibat pelanggaran etika terkait penanganan hubungan diplomatik dengan Kamboja.
Anutin membubarkan parlemen pada Desember lalu untuk menghindari mosi tidak percaya dan menjadikan pemilu ini sebagai ajang konsolidasi kekuasaan. Kampanyenya berfokus pada stimulus ekonomi dan isu keamanan nasional, dengan memanfaatkan sentimen nasionalisme yang menguat menyusul bentrokan perbatasan mematikan dengan Kamboja.
Kandidat kuat lainnya adalah Pheu Thai, partai yang berakar pada gerakan politik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Partai ini mengusung kembali agenda populis ala Thai Rak Thai, termasuk janji pemberian bantuan tunai dan kebangkitan ekonomi. Pheu Thai menominasikan keponakan Thaksin, Yodchanan Wongsawat, sebagai kandidat utama perdana menteri.
Selain pemilihan legislatif, pemungutan suara kali ini juga mencakup referendum penting terkait usulan penggantian konstitusi 2017 yang disusun militer. Kelompok pro-demokrasi menilai konstitusi baru diperlukan untuk mengurangi dominasi lembaga yang tidak dipilih, seperti militer dan peradilan. Sebaliknya, kelompok konservatif memperingatkan perubahan tersebut berisiko memicu ketidakstabilan politik.
Sekitar 53 juta warga Thailand terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu ini. Komisi Pemilihan Umum Thailand mencatat lebih dari 2,2 juta pemilih telah menggunakan hak suara mereka dalam periode pemungutan suara awal yang berlangsung sejak 1 Februari.
Hasil pemilu ini dipandang akan menentukan arah demokrasi Thailand ke depan, di tengah tarik-menarik antara agenda reformasi dan kekuatan konservatif yang telah lama mendominasi politik negara tersebut. [ham]
