telusur.co.id -Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD Kota Bogor terus memperkuat upaya penanganan kerawanan pangan melalui program penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat rentan. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Jumat (10/7/2026).

Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, turut menghadiri kegiatan tersebut. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan gizi keluarga sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Adityawarman menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan merupakan wujud kepedulian dan sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan pangan.

"Semoga program ini dapat membantu masyarakat yang khususnya rawan pangan di Kota Bogor, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga Kota Bogor," ujar Adityawarman Adil.

Sementara itu, Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, menjelaskan bahwa program tersebut memiliki tiga tujuan utama. Pertama, melakukan mitigasi terhadap wilayah rawan pangan di Kota Bogor. Kedua, meningkatkan ketahanan gizi keluarga rentan. Ketiga, mendukung program nasional dalam percepatan penurunan angka kemiskinan.

"Kita doakan bersama, semoga ke depannya penyaluran bantuan pangan ini bisa terus ditambah dan programnya berlanjut secara berkesinambungan," kata Dody.

Setiap kepala keluarga (KK) penerima manfaat memperoleh paket bantuan berupa beras 10 kilogram, telur 2 kilogram, gula pasir 2 kilogram, dan minyak goreng 2 liter.

Menurut Dody, bantuan tersebut akan disalurkan dalam enam tahap secara berkala. Program itu telah dimulai sejak Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga Oktober 2026.

"Bantuan ini dijadwalkan akan disalurkan sebanyak 6 kali tahapan secara berkala, yang sudah dimulai sejak bulan Juni hingga Oktober 2026 mendatang," paparnya.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DKPP Kota Bogor telah melakukan pemadanan data bersama Dinas Sosial (Dinsos) menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil 1 hingga 5.

Berdasarkan hasil pemadanan data tahun 2025, terdapat 1.475 KK yang menjadi penerima manfaat dan tersebar di 35 kelurahan di Kota Bogor. Khusus di Kelurahan Kebon Kelapa, sebanyak 76 KK menerima bantuan tersebut.

Dody mengakui kebutuhan masyarakat di lapangan masih bersifat dinamis sehingga diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal program tersebut.

"Tentu kita sadari bahwa angka ini masih dinamis dan di lapangan mungkin masih banyak warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, ini menjadi tugas kita bersama, termasuk sinergi dengan DPRD Kota Bogor, untuk terus mengawal dan melakukan perbaikan ke depan," tegas Dody.

Pada kesempatan yang sama, Lurah Kebon Kelapa, Supyawan, mengajak masyarakat penerima manfaat untuk bersyukur atas perhatian dan program yang terus dihadirkan oleh Pemkot Bogor bersama DPRD Kota Bogor.

"Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua," tutup Supyawan.