telusur.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didesak untuk segera merealisasikan penataan ulang kawasan kumuh dengan fokus pada pembangunan hunian vertikal dan penyediaan lapangan kerja padat karya. Desakan ini muncul seiring dengan terus bertambahnya penduduk Jakarta tiap tahunnya. 

"Pemprov harus mengambil langka antisipatif untuk segera mengatasi kondisi permukiman yang tidak layak huni dan rawan banjir di setiap wilayah," kata pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah saat dihubungi telusur.co.id, Sabtu (10/5/2025). 

Trubus mengingatkan, jika tidak ada langkah antisipasi, dikhawatirkan akan muncul penampungan warga relokasi, dan jumlah pengangguran berpotensi meningkat. 

"Solusi yang harus dilakukan Pemprov adalah dengan membangun rumah susun untuk dan menta pemukiman kumuh yang masih ada di jakarta, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya" ujar Trubus. 

Trubus lantai mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengungakapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar Rp 90 triliun.

Menurut Trubus, jia APBD sampai Rp90 triliun, maka seharusnya Jakarta sudah bisa berbenah dari permasalahan pemukiman kumuh dan membangun tata kota yang baik, humanis dan berkelanjutan.

"Jakarta dengan APBD mencapai Rp 90 triliun seharusnya mampu mewujudkan penataan kota yang humanis dan berkelanjutan," ungkap trubus.

Di sisi lain, Trubus sangat menyangkan angka korupsi di Jakarta masih tinggi. Hal ini membuat Jakarta tidak bisa berkembang dan bersaing dengan kota-kota lain dalam pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

"Korupsi yang tinggi di Jakarta menjadi penghambat utama pembangunan dan penciptaan lapangan kerja," tukasnya.[Nug] 

Laporan: Alfarisi