telusur.co.id - Rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di beberapa titik Ibu Kota menuai beragam tanggapan, tak terkecuali dari kalangan DPR RI. Dalam diskusi bertajuk "Digital Korlantas: Menjawab Tantangan Pelayanan Modern untuk Masyarakat" yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (19/6), anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Nasir, negara seharusnya hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menambah beban dengan biaya tambahan untuk menggunakan jalan yang notabene fasilitas publik.

"Jalan itu kan fasilitas negara untuk melayani rakyat. Harus dipikirkan lagi, apakah benar kebijakan jalan berbayar ini efektif mengurangi kemacetan? Jangan sampai hanya menjadi beban tambahan bagi masyarakat," tegas Nasir Djamil.

Ia menilai, berbagai kebijakan sebelumnya seperti sistem 3-in-1 maupun ganjil genap pun belum berhasil secara signifikan mengurai kemacetan di Jakarta. Maka dari itu, lanjut Nasir, upaya digitalisasi dan transformasi yang dilakukan oleh Korlantas Polri tidak cukup bila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transportasi perkotaan.

"Transformasi digital itu penting, tapi bukan satu-satunya solusi. Kita perlu mencari terobosan lain yang konsisten dijalankan, dan tentunya berpihak pada masyarakat," tambahnya.

Kebijakan ERP yang rencananya akan mulai diujicobakan dalam waktu dekat ini memang masih menjadi kontroversi. Sebagian pihak mendukungnya sebagai langkah maju dalam mengelola lalu lintas dan mengurangi polusi, sementara sebagian lainnya menganggap kebijakan ini diskriminatif dan berpotensi memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Nasir menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan transportasi yang lebih holistik, adil, dan tidak semata-mata bersifat represif terhadap pengguna jalan.[iis]