telusur.co.id - Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyoroti pentingnya langkah antisipatif pemerintah dan DPR RI dalam menghadapi eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran serta koalisi Amerika Serikat–Israel.

Menurut Hikmahanto, DPR sejauh ini telah menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi publik dengan aktif. Berbagai komisi disebut turut membahas dampak konflik global tersebut dan menyampaikan masukan kepada pemerintah dalam forum-forum resmi.

“DPR membawa suara masyarakat dan mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin timbul akibat gejolak global,” ujarnya usai diskusi di gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian pemerintah, yakni pemetaan risiko, penyusunan solusi, serta penerjemahan solusi tersebut ke dalam kebijakan konkret yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Namun, dirinya menilai masih ada satu aspek krusial yang perlu diperkuat, yaitu komunikasi publik. Pemerintah dinilai perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi global yang tidak stabil saat ini.

“Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memberikan awareness bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini penting agar masyarakat siap menghadapi kemungkinan dampak yang muncul,” tegasnya.

Hikmahanto juga mengingatkan bahwa keberhasilan menghadapi situasi global tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti arahan yang telah ditetapkan.

Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, ia optimistis Indonesia mampu melewati tekanan geopolitik global dengan lebih tangguh dan tetap menjaga stabilitas nasional.