telusur.co.id -Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai perlu bersikap realistis terkait ambisinya mengikis dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam peta politik nasional menuju Pemilu 2029
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai ketergantungan penuh pada pengaruh figur Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak akan cukup untuk meruntuhkan basis massa PDIP yang sudah mengakar kuat.
Menurutnya, daya pikat politik Jokowi memang berpotensi memberi dorongan bagi PSI. Namun, dampak tersebut diperkirakan hanya sebatas efek ekor jas (coattail effect), bukan gempuran langsung yang sanggup menggoyahkan pemilih loyal partai berlambang banteng tersebut.
"Peluang PSI menggerus pengaruh Banteng Moncong Putih dengan mengandalkan kekuatan Jokowi memang ada, tetapi kekuatan itu lebih berupa pergeseran berupa efek “ekor jas” Jokowi daripada penggerusan langsung basis Banteng," ujar Efriza, pada Senin (27/7/2026).
Efriza menjelaskan bahwa kekuatan utama PDIP terletak pada basis pemilih ideologis yang militan serta mesin partai yang telah teruji hingga ke tingkat akar rumput atau pedesaan.
Sebaliknya, PSI dinilai masih sangat bergantung pada sosok Jokowi sebagai patron politik utama guna melampaui ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada 2029.
Menurutnya, langkah PSI menggelar safari politik nasional bersama Jokowi tidak bisa diandalkan sebagai cara instan untuk melampaui PDIP.
"Bahkan, tidak bisa diasumsikan akan terjadi secara otomatis PSI menginjak kepala Banteng, hanya dengan Jokowi bersafari nasional melainkan harus dibangun kekuatan PSI yang kuat dan dengan waktu yang tidak instan," katanya.
Ia juga menyangsikan sejauh mana pengaruh personal Jokowi pascapurna tugas sebagai Presiden dapat terus mendongkrak elektabilitas PSI, khususnya di segmen pemilih perkotaan, pemilih muda, dan kelompok moderat.
"Jika PSI mau bersaing dengan PDIP, PSI harus sadar diri, bahwa PDIP memiliki modal yang berbeda, yakni struktur partai yang telah mengakar, jaringan kader yang sudah besar dan solid hingga tingkat desa, serta basis pemilih ideologis yang telah terbentuk selama puluhan tahun," ujarnya.
Meski keberadaan Jokowi berpotensi membantu PSI merebut sebagian suara PDIP di beberapa daerah pemilihan (dapil), menggantikan posisi PDIP sebagai kekuatan politik utama di tingkat nasional dinilai sebagai target yang sangat berat untuk dicapai dalam waktu dekat.
"Menggantikan dominasi PDIP sebagai kekuatan utama nasional masih merupakan tantangan yang sangat berat dan sepertinya hal mustahil dalam waktu dekat," imbuhnya.
"Ukuran keberhasilannya bukan sekadar memenangkan satu atau dua dapil, melainkan apakah PSI mampu membangun mesin partai yang mandiri setelah efek elektoral Jokowi berkurang pasca tidak menjabat," pungkasnya.
