telusur.co.id, PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan suntikan dana melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar 30,56 triliun untuk mempercepat proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

PMN itu diajukan Hutama Karya untuk dialokasikan dalam RAPBN tahun anggaran 2023.

Demikian diungkapkan Dirut PT Hutama Karya, Budi Harto saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Budi Harto menyampaikan, bahwa PT Hutama Karya menerima penugasan dalam pembangunan Tol Trans Sumatera itu sesuai dangan amanah presiden.

Menurut Budi Harto, pembangunan jalan Tol di Sumatera ini sebenarnya secara kelayakan keuangan tidak memenuhi kelayakan, tetapi secara kelayakan ekonomi memenuhi.

“Sehingga dalam pembangunannya kami bagi beberapa tahap, yaitu dengan empat tahap,” ungkapnya.

Untuk pengajuan PMN tersebut, Budi Harto menyebut, untuk tahun 2022 yang sudah masuk di APBN ada dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 23,85 triliun dan tahap kedua Rp 7,5 triliun.

“Dan total tahun 2023 kami ajukan Rp 30,5 triliun,” kata Budi Harto.

Lebih lanjut, Budi Harto menjelaskan, bahwa penambahan PMN kepada Hutama Karya akan menjadi setoran modal pemegang saham ke perusahaan, sebab Hutama Karya 100% dimiliki oleh Pemerintah.

Budi Harto berharap agar proses pengajuan dapat berjalan lancar serta PMN dapat diterima sesuai dengan jadwal.

“Sehingga Hutama Karya dapat mengoptimalkan dana PMN untuk percepatan pembangunan ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera,” imbuhnya.

Terpenuhinya Keadilan Sosial

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Ananta Wahana menilai, pengajuan suntikan dana melalui PMN kepada PT Hutama Karya dapat mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Tentu PMN Hutama Karya ini akan berdampak pada pemerataan pembangunan serta ekonomi rakyat. Juga memastikan terpenuhinya rasa keadilan sosial bagi rakyat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Ananta.

Selain itu, menurut Ananta, percepatan pembangunan oleh Hutama Karya juga dapat mendorong penyelenggaran ekonomi rakyat di berbagai daerah.

Dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, kata Ananta, pendistribusian barang dan jasa menjadi lancar, baik hasil pertanian, perkebunan maupun produk usaha rakyat kecil melalui UMKM. 

“Dukungan infrastruktur jalan ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Hasil-hasil kegiatan ekonomi rakyat dapat mengalir cepat ke pasar-pasar lantaran akses jalan yang mudah,” kata Ananta.

“Dan seperti kemarin saat musim mudik lebaran lancar, itu juga karena dukungan jalan tol ke berbagai wilayah yang sudah bisa dinikmati rakyat,” imbuhnya.

Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Ananta minta kepada PT Hutama Karya untuk memberikan bantuan program bagi rakyat kecil dalam pembangunan Tol Trans Sumatera. 

Seperti menyediakan ruang bagi kegiatan ekonomi rakyat melalui UMKM di area tol.

“Sehingga tol di Sumatera ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi rakyat yang terpuruk karena pandemi,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Dirut PT Hutama Karya, Budi Harto menyampaikan, bahwa dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera akan mengeliminir dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi rakyat kecil.

Kata dia, kehadiran dan keberadaan UMKM pada rangkaian pembangunan tol di Sumatera itu tetap akan mendapat perhatian.

“Kami memberikan fasilitas pada rest area 30% untuk UMKM lokal,” imbuh Budi Harto.

Diketahui, selain dengan Dirut PT Hutama Karya, Komisi VI DPR RI juga melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).