telusur.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) 2020.
PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tersebut resmi ditetapkan pada 2 Desember 2019. Menariknya, sejumlah syarat mengenai pencalonan dalam peraturan tersebut, tak satupun terdapat syarat tentang larangan mantan narapidana (napi) korupsi untuk menjadi calon kepala daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku prihatin dengan PKPU yang tak melarang mantan terpidana kasus korupsi untuk maju dalam Pilkada serentak 2020.
Menurut Agus, seharusnya seorang yang memiliki mentalitas koruptor, apalagi pernah dihukum, tak diperbolehkan mengikuti kontestasi pilkada.
"Prihatin saja. Kalau orang pernah jadi koruptor apalagi terpidana dalam perjalanannya kita tahu orang tersebut mentalitasnya seperti apa kok masih dipertahankan? Kan mestinya tidak," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/12).
Agus menegaskan, pemberantasan korupsi hanya dapat tercapai dengan konsistensi. Hal ini yang seharusnya dilakukan KPU yang sebelumnya sempat melarang mantan koruptor mengikuti Pemilihan Legislatif 2018 lalu.
"Jadi untuk pencalonan berikutnya mestinya dilarang. Mestinya aturan itu harusnya konsisten," tegas Agus.
Sebelumnya, KPU akhirnya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Dalam PKPU itu, mantan terpidana korupsi tak dilarang maju di Pilkada 2020.
PKPU itu tercatat dengan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU itu ditetapkan pada 2 Desember 2019.
Dalam pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Isi pasal 4 ayat H tersebut masih sama dengan aturan sebelumnya yakni PKPU Nomor 7 tahun 2017 yang hanya mengatur larangan bagi dua mantan terpidana.
"Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi pasal 4 ayat h tersebut.
Kendati masih mengakomodasi bekas koruptor, KPU menambahkan satu pasal dalam PKPU yang mengimbau partai politik untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Aturan itu dituangkan dalam pasal 3A ayat 3 dan 4.
"(3) dalam seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi," demikian bunyi pasal tersebut.
"(4) bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi," tulis pasal tersebut. [Tp]
