telusur.co.id - PDI Perjuangan (PDIP) kembali mendesak menteri-menteri dari Partai NasDem salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) segera di reshuffle. PDIP beralasan jika Mentan sudah membuat kesalahan dan dituding menjadi orang yang mendukung impor beras.

Menanggapi tudingan itu, Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai tudingan berkali-kali yang dilancarkan PDIP tidak tepat dan tidak berasalan. Menurut dia, persoalan impor beras bukannlah dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.

Irma menyindir balik kader PDIP sebelumnya menjabat Menteri Sosial (Mensos) yang tersandung korupsi dalih bantuan sosial (Bansos) dan akhirnya berujung menjadi tahanan KPK.

"Faktanya gabah petani cukup kan ? masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani Terus yang ingin impor kan Mendag? Kok dibolak balik ya informasinya. Lagi pula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!," tegas Irma kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/1/23).

Anggota Komisi IX DPR ini bilang, Partainya berkomitmen tetap akan akan ada di Pemerintahan. Jika Jokowi sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan berkehendak lain karena itu ranah Presiden.

"Bagi NasDem, sekali lagi komitmen menjaga pemerintah sampai berakhirnya masa jabatan sudah jadi kewajiban, untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan! Kecuali jika Presiden memang memutuskan lain," ucapnya.

Karena itu, ia menegaskan perihal masalah impor beras itu bukanlah kemauan dari Mentan melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Bulo Budi Waseso.

"Kalau bicara prestasi Mentan, jangan lupa! Kementan salah satu dari sedikit kementerian tumbuh di masa pandemi, ngapain bela-belain impor? Wong mentan nggak mau impor dan sudah bilang di media. Kan Bulog dan Mendag yang impor," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.

"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto, Kamis (19/1/23). (Fhr)