telusur.co.id - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) dan Bank DKI Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan dalam rangka pembiayaan subsidi bunga/subsidi marjin Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penandatangan dokumen kerjasama tersebut dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop, Eddy Satriya, yang mewakili KemenkopUKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Babay Parid Wazdi selaku Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah di Kantor Kemenkop, Senin (7/2/22).
Eddy berharap penyaluran KUR oleh Bank DKI dapat diakselerasi karena saat ini banyak pelaku UMKM yang kekurangan modal usaha lantaran tergerus untuk kebutuhan konsumsi akibat adanya pandemi. Diketahui, plafon KUR yang akan disalurkan Bank DKI sebesar Rp1 triliun di tahun ini.
"Saat Covid-19 tentu mereka butuh tambahan dana yang murah. Kami apresiasi kerja kerasnya menajemen Bank DKI yang sudah mengkoordinasikan dan memperbaiki infrastruktur IT dan sudah mampu memenuhi regulasi sehingga compliance terhadap aturan tata laksana penyaluran KUR," kata Eddy Satriya.
Eddy meminta agar penyaluran KUR dilakukan secara profesional dan mengedepankan aspek kehati-hatian. Karena, subsidi KUR yang dibayarkan pemerintah adalah dana dari APBN yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
"Kami berharap Bank DKI dapat memaksimalkan distribusi KUR ini kepada mereka yang benar - benar membutuhkan. Jangan karena sanak saudara atau teman kemudian kita prioritaskan, kita harus utamakan profesionalisme," ucapnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa KUR menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Ditargetkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dapat mencapai 30 persen di tahun 2024.
Tahun ini, pagu KUR dinaikkan menjadi Rp373,17 triliun dari tahun lalu sebesar Rp285 triliun. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai dengan Juni 2022, sehingga suku bunga KUR yang sebelumnya sebelumnya 6 persen menjadi 3 persen.
"KUR atau kredit UMKM harus digenjot karena nanti kita harus mencapai 30 persen penyaluran kredit perbankan ke UMKM di tahun 2024. Ini memang lebih kecil dibandingkan negara - negara lain yang telah maksimalkan SME (small medium enterprise) dalam pembiayaannya," pungkas Eddy.
Di tempat yang sama Babay Parid Wazdi mengungkapkan bahwa menajemen Bank DKI berkomitmen penuh untuk menyalurkan KUR sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada. Dengan bekal pengalaman penyaluran KUR di tahun 2013-2014 lalu, pihaknya optimis penyaluran KUR tahun ini akan jauh lebih baik.
Ditegaskannya bahwa Bank DKI telah melakukan asessment dan memetakan dengan cermat siapa-siapa saja yang akan menjadi calon penerima KUR.
Menurutnya UMKM yang ada di PT Pasar Jaya atau sekitarnya sangat potensial diberikan dukungan akses KUR ini. Dia optimis dengan kemampuan bayar mereka yang tinggi dan jenis usaha yang dijalankan oleh para UMKM tersebut, KUR dapat diserap dengan baik.
"Di Pasar Jaya itu ada sekitar 108 ribu pedagang. Kita sudah lakukan pemetaan mana yang bayar iuran lancar, mana yang lancar bayar listrik dan air. Mereka itu yang akan kita target. Ada juga nasabah di lingkungan Pasar Jaya yang sudah kami petakan potensinya," ucap Parid.
Selain nasabah yang memiliki usaha di area Pasar Jaya, menajemen Bank DKI juga menyasar para UMKM yang menjadi vendor kebutuhan barang dan jasa bagi sejumlah rumah sakit atau puskesmas di DKI Jakarta. Menurutnya, di DKI Jakarta terdapat 38 RSUD dan 400 Puskesmas yang telah menjalin kemitraan dengan UMKM.
"Jadi dengan peta yang sudah jelas ini, insyaallah kredit kita aman tidak seperti jaman dulu. Kami udah lakukan sosialisasi dan pelatihan dan ada asessment berkelanjutan juga," pungkasnya.[Fhr]
