telusur.co.id - Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengidentifikasi empat permasalahan utama dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Kesimpulan ini merupakan hasil koordinasi yang dilakukan Satgas Galapana bersama pemerintah daerah pada 1–5 Januari 2025, dan disampaikan dalam rapat koordinasi di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Perwakilan Satgas Galapana DPR RI, TA Khalid, menjelaskan bahwa sesuai arahan Ketua Satgas Sufmi Dasco Ahmad, pihaknya meminta langsung kepada bupati untuk menentukan prioritas masalah yang harus segera ditangani. “Sungai ini dulu yang kita kejar,” ujar Khalid, menekankan bahwa normalisasi sungai menjadi permasalahan pertama yang harus diselesaikan. Banyak sungai di Aceh dan Sumatra Utara terhambat oleh kayu, sehingga berpotensi menimbulkan banjir susulan.
Permasalahan kedua adalah pembukaan akses jalan menuju wilayah terisolir. Ketiga, penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak. Khalid menyebut rencana pembangunan 15 ribu huntara sudah disepakati, meski sempat terkendala pengadaan lahan. “Seperti Bupati Aceh Tamiang, tidak dikasih lahan oleh PTPN. Ada misskomunikasi yang terjadi, alhamdulillah selesai,” jelasnya.
Permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya hunian yang masuk kategori rusak ringan. Menurut Khalid, jika pembersihan dilakukan dengan baik, sebagian warga mungkin tidak perlu dipindahkan ke huntara.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa 15 kabupaten/kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat masih dalam kondisi belum normal. Rinciannya, tujuh daerah di Aceh termasuk Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luwes, Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Di Sumatra Utara, lima wilayah masih terdampak yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara di Sumatra Barat, tiga daerah belum pulih, yaitu Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam disebut sebagai wilayah dengan kondisi terberat.
Meski pemetaan awal sudah dilakukan, Tito menekankan pentingnya mendengar laporan langsung dari kepala daerah di lapangan agar gambaran kondisi lebih akurat. [ham]
