telusur.co.id - Pemerintah Belanda berencana akan menerbitkan sebuah permohonan maaf secara resmi atas sejarah masa lalunya sebagai negara yang melakukan perbudakan alias penjajah.

Rencana permohonan maaf ini dipublikasikan oleh situs berita RTL, pada Kamis kemarin. Permohonan maaf akan dilakukan pada Desember mendatang.

RTL dalam pemberitaannya juga menyebutkan bahwa Belanda akan menyiapkan dana senilai 200 juta euro (Rp 3 triliun) untuk membiayai proyek-proyek yang relevan dan program sekolah khusus. Ini sebagai dana penggalangan kepedulian atas perbudakan. 

"Tambahan 27 juta euro akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan," kata sumber RTL. 

Rencana pemerintah Belanda ini dilakukan sebagai respons atas laporan yang dirilis tahun lalu oleh Dialogue Group on Slavery History atau Kelompok Dialog tentang Sejarah Perbudakan.

Kelompok ini dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri Belanda, yang merekomendasikan agar Perdana Menteri Mark Rutte mengakui dan meminta maaf atas tindakan perbudakan di masa lalu.

"Di satu sisi, pengakuan akan memberikan kepuasan bagi mereka yang menderita di bawah perbudakan, dan di sisi lain, itu akan mempromosikan pandangan kritis terhadap sejarah Belanda dalam arti yang lebih luas,” demikian keterangan kelompok tersebut ketika itu.

Permintaan maaf secara resmi ini juga didukung oleh sebagian besar anggota parlemen Belanda dan partai-partai penting di parlemen telah meminta pemerintah untuk mengambil sikap. 

Pada Juli 2021 lalu, Wali Kota Amsterdam, Femke Halsema, secara resmi meminta maaf atas keterlibatan aktif kota tersebut dalam sistem komersial di era perbudakan. 

Diketahui, pada abad 16 dan 19, Belanda mempertahankan koloni mereka termasuk di Hindia Belanda yang saat ini dikenal sebagai Indonesia, Afrika Selatan, Curaao dan New Guinea. Pada 1863, Belanda juga menjajah Suriname. Pada 2023 mendatang, Belanda akan memperingati 150 tahun Belanda membebaskan puluhan budak di negara-negara jajahannya dan Kepulauan Karibia jajahannya.[Fhr]