Telusur.co.id - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, banyaknya ditemukannya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, karena Indonesia luput pada integritas para penyelenggara itu.

Meski, kata dia, Indonesia mempunyai konsep pemilu yang paling ketat, mulai dari daerah sampai ke pusat.

“Apabila melihat by desaign hanya kita lah yang terlengkap dalam hal pemilu. Tapi sebagus-bagusnya penyelenggara pemilu, kalau integritasnya dan kapasitas tidak baik ya percuma,” ungkap Titi dalam diskusi Netralitas Penyelenggara Untuk Pemilu Berkualitas di Cikini, Jakarta.

Tidak itu saja, Titi juga menilai, sistem Pemilu 2019 yang akan berjalan serentak ini, juga membuka ruang netralitas para penyelenggara pemilu diuji.

Sebab, seperti diketahui, para penyelenggara pemilu itu harus berada di tengah-tengah diantara kencangnya polarisasi Pileg dan Pilpres yang berbarengan itu.

“Dalam Pileg itu tantangannya sangat besar. Pemilu 2019, adalah pemilu paling berat bagi parpol, pasca reformasi 1999. Harus lulus Parlementary Threshold 4% , parpol tambah banyak, caleg tambah banyak. Jadi pemilu 2019 merupakan pertarungan hidup dan mati bagi parpol. Kalau disitu pertaruhan eksistensi maka ruang untuk tergoda melakukan kecurangan dan menggoda penyelenggara semakin besar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, melihat Pileg 2019 merupakan kompetisi yang berdarah-darah bagi partai. Ia menyebut sudah seharusnya, itu merupakan warning bagi semuanya. Sambil membangun kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu tanpa mengurangi drajat kontrol kita sebagai masyarakat sipil.

“Ini yang saya kira menjadi warning bagi kita semua. Dan lihat ya nanti setelah hari ‘H’ penyelenggara Pemilu akan mendapatkan kebanjiran pelaporan soal penyelenggara, entah soal profesionalime-nya atau netralitasnya. Tren dari pemilu ke pemilu itu,” ungkapnya lebih lanjut. [asp]