telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Siti Qomariyah menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Hal tersebut disampaikan Siti Qomariyah dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Kantor Desa Sagara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, pada Senin (27/10/2025).

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh perangkat desa dan staf pemerintahan tersebut, Siti Qomariyah menyampaikan bahwa pengawasan bukan sekadar kewajiban formal DPRD, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Pengawasan bukan hanya tugas lembaga, tapi juga amanah moral agar setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Siqom—sapaan akrabnya—menyoroti pentingnya pengawasan dalam sektor perekonomian daerah. Ia menilai, pengelolaan ekonomi yang baik akan menjadi pondasi kuat bagi kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi lokal.

“Ekonomi daerah yang kuat menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kebijakan ekonomi daerah harus berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Kegiatan pengawasan ini juga diisi dengan dialog interaktif, di mana peserta memberikan masukan terkait tantangan ekonomi di wilayah Tarumajaya. Siqom berharap sinergi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. (VC)