telusur.co.id - Pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, meledak dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran itu dikabarkan menewaskan dua pekerjanya.

Terkait itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit secara komprehensif program hilirisasi nikel ini. Agar diketahui secara benar kinerja program hilirisasi nikel, dan infonya bukan hanya klaim sepihak Pemerintah saja.

"Pemerintah harus menjawab, apakah benar berbagai insentif fiskal maupun non fiskal yang jor-joran, termasuk pengorbanan besar masyarakat setempat, seimbang dengan manfaat yang diperoleh baik penerimaan negara; multifliyer effect bagi pembangunan daerah; maupun jumlah tenaga kerja lokal yang diserap," kata Mulyanto, kepada wartawan, Sabtu (31/12/22).

"Jangan-jangan hilirisasinya hanya setengah hati, yang memproduksi barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan Fero Nickel dengan kandungan nikel maksimal 8 persen," sambungnya.

Mulyanto juga minta BPK memeriksa besaran “nilai ekspor” dan “penerimaan negara”-nya. Sebab, disinyalir besarnya nilai ekspor tidak proporsional dengan besarnya penerimaan negara. 

Apalagi kalau dugaan publik benar, bahwa yang didatangkan adalah pabrik atau komponen bekas dengan teknologi relatif usang; menggunakan energi kotor dari batubara; serta banyaknya TKA untuk pekerjaan kasar.

"Kita tidak ingin kebakaran smelter yang menelan korban 2 orang tewas ini terulang kembali. Audit  ini juga penting ketika kita akan melangkah untuk program hilirisasi komoditas yang lain seperti tembaga, bauksit dan timah," tandas Mulyanto.[Fhr]