Soal Krisis Myanmar, Jokowi Ingatkan Pentingnya Implementasi 5 Poin Konsensus ASEAN - Telusur

Soal Krisis Myanmar, Jokowi Ingatkan Pentingnya Implementasi 5 Poin Konsensus ASEAN


telusur.co.id - Presiden Joko Widodo sempat berbicangn via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen, membicarakan pendekatan ASEAN terhadap dinamika di Myanmar. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama, utamanya lima poin konsensus.

"Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmap-nya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke Militer Myanmar,” ujar Jokowi, dilansir dari lama Setkab, Sabtu (23/1/22).

Jokowi juga menyayangkan sikap militer Myanmar tidak menunjukkan komitmen melaksanakan lima butir konsensus saat kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar. Bahkan, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

“Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi meminta otoritas militer Myanmar memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak di Myanmar. Komunikasi ini sangat penting untuk membuka dialog nasional yang inklusif.

“Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” jelasnya.

Lebih jauh, Indonesia tetap konsisten selama tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan lima poin konsensus, maka keputusan bahwa Myanmar hanya diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan. Prinsip ini juga berlaku bagi rencana pelaksanaan Retreat para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.

Saat menanggapi usul PM Hun Sen tentang pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus, Jokowi telah mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Jokowi juga sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

“Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” tandasnya.[Fhr]


Tinggalkan Komentar