telusur.co.id - Komisi XIII DPR RI mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperoleh penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 serta penambahan kekurangan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027. Namun, dukungan tersebut diberikan dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja dan isu strategis pemanfaatan anggaran, khususnya untuk memperkuat peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kepribadian.
Menurutnya, warga binaan perlu dibekali kemampuan khusus, termasuk di bidang konseling, psikologi, dan metode pendampingan yang tepat agar ketika kembali ke masyarakat mereka mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
"Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, pada kenyataannya, angka kejahatan terus meningkat bahkan banyak lapas yang mengalami overcapacity, padahal setiap angka kejahatan seharusnya dapat menurun," ujar Sugiat dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan setiap warga binaan harus mampu memberikan manfaat bagi negara. Ia menilai pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan perlu menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sebagai perbandingan, Sugiat menyinggung sistem hukuman di Arab Saudi yang dinilainya memberikan efek jera secara langsung terhadap pelaku tindak pidana.
"Mereka pelaku kejahatan yang dihukum lama hanya makan dan tidur tanpa memberikan dampak positif kepada negara. Pemerintah harus bercontoh kepada Arab Saudi yang memberikan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian tanpa harus berlama-lama dipenjara," katanya.
Sugiat juga meminta pemerintah mencari alternatif pembiayaan bagi warga binaan agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara. Ia menilai para narapidana perlu diberdayakan melalui berbagai kegiatan produktif sehingga mampu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan selama menjalani masa hukuman.
"Seharusnya uang yang dikhususkan untuk warga binaan harus dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara," pungkasnya.
