telusur.co.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menganggap, tidak ada gunanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya dugaan aliran uang dari kejahatan lingkungan ke anggota partai politik. Karena, info seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa. 

"Saya kira kalau PPATK hanya sekedar mengumumkan adanya temuan aliran dana ke anggota parpol dari sumber tambang ilegal sih, ya nggak ngaruh apa-apa. Selama ini semua juga pada tahu bahwa parpol maupun politisi kerap menjadikan sumber ilegal untuk ongkos politik mereka," kata peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (25/1/23).

Menurut Lucius, PPATK yang merupakan lembaga negara, seharusnya tidak behenti dengan hanya memberi informasi mengenai uang kejahatan lingkungan mengalir ke politisi. Sebab, kabar seperti itu bukan hal yang baru. 

"Jadi ya mestinya nggak luar biasa banget temuan PPATK itu. Kasian saja sih sekelas lembaga negara, kerjanya cuma kasih info doang," ujarnya

Lucius menegaskan, dengan informasi seperti itu harusnya mendorong PPATK membuat sebuah gebrakan. Sehingga, bisa menutup pintu bagi politisi untuk mengeruk pundi-pundi darikejahatan lingkungan. 

PPATK bisa saja melakukan langkah koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambil menyodorkan data kuat terkait temuan yang ada. 

"Nah, di KPK mereka baru umumkan sudah menyerahkan nama-nama serta dugaan praktek ilegal yang ditemukan PPATK sembari mendorong KPK memulai pengusutan. Kalau sekedar info ke publik ya percuma," sindir Lucius.

Diketahui, dalam temuannya PPATK mensinyalir dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota parpol mencapai Rp1 triliun. [Fhr]