telusur.co.id - Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah mengungkap penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap pegawainya di penjara Zionis Israel supaya mendapatkan pengakuan palsu dan dipaksakan mengenai Hamas.
UNRWA mengumumkan bahwa beberapa pegawainya melaporkan setelah dibebaskan dari penjara Zionis yang melakukan genosida bahwa mereka ditekan oleh pemerintah Israel untuk secara salah menyatakan bahwa lembaga tersebut terkait dengan gerakan Hamas dan para pegawainya terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.
Kantor berita Reuters mengutip Direktur Komunikasi UNRWA Juliet Toma yang mengatakan bahwa lembaga PBB ini bermaksud untuk membagikan informasi yang terkandung dalam laporan setebal 11 halaman yang tidak dipublikasikan kepada badan-badan di dalam dan PBB yang khusus mendokumentasikan kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
Juliet Thoma menyatakan bahwa pemukulan, penyiksaan, ancaman untuk melukai anggota keluarga termasuk di antara penyiksaan Israel terhadap staf UNRWA.
"Ketika perang berakhir, harus ada serangkaian penyelidikan untuk menyelidiki semua kasus pelanggaran hak asasi manusia," kata dia.
Beberapa bulan lalu, pihak Zionis Israel menuduh 12 pegawai UNRWA di Jalur Gaza berkolaborasi dengan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) saat dimulainya operasi Badai Al-Aqsa. Dengan dalih yang sama, 18 negara dan Uni Eropa memotong bantuan keuangan mereka kepada lembaga ini.
Mereka menangguhkan tanpa memiliki bukti untuk membuktikan tuduhan Tel Aviv ini.
Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa menanggapi pemotongan bantuan UNRWA dengan menyatakan bahwa Israel ingin dibebaskan dari UNRWA di tahun-tahun mendatang.
“Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mendengarkan kata-kata siapa pun dan menuntut klaim semua orang supaya mempercayainya tanpa bukti dan menutup mata terhadap ketaatan pada hukum internasional," ujarnya.
Namun, pekan lalu Tel Aviv kembali mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa lebih dari 450 pasukan perlawanan Palestina bekerja di UNRWA!
UNRWA memiliki hampir 13.000 pegawai di Jalur Gaza dan merupakan penyedia bantuan terbesar di wilayah tersebut. [Tp]
