telusur.co.id - Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana menilai pemerintahan Presiden Prabowo masih jauh dari kata otoriter. Menurutnya, pemerintah sangat terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik. 

Ayip menyebut, pemerintahan Prabowo tidak sama dengan rezim yang otoriter, yang biasanya sejak awal menutup ruang kritik. Namun, ada catatan terkait kritik publik tersebut, khususnya yang mengandung kebencian.

Ayip menilai, hal tersebut harus dimaknai secara proporsional agar kualitas demokrasi tetap sehat, tapi juga tidak membatasi ekspresi publik.

"Kalau kita lihat secara empiris sejauh ini, saya belum melihat cukup bukti kuat untuk menyebut pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang otoriter. Tapi ada area abu-abu yang harus dijaga, dalam definisi kritik vs kebencian," kata Ayip dalam keterangannya, Sabtu (28/3/26). 

Pemerintahan Presiden Prabowo, kata Ayip, saat ini masih dalam kategori demokratis. Disebutkannya, ada beberapa indikator kadar demokratis dari pemerintahan Prabowo saat ini. 

Prabowo masih mengakui kritik publik, komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tidak ada pembatasan secara sistemik terhadap oposisi atau organisasi masyarakat sipil.

"Jadi kesimpulan saya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih demokratis, dengan kecenderungan ingin menunjukkan ketegasan negara, tetapi tetap perlu pengawasan publik agar tidak bergeser ke arah yang lebih restriktif," jelasnya. 

Ayip menyebut, komitmen Prabowo untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, merupakan sinyal positif untuk penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Bahkan kepala negara menganggap ini sebagai kejahatan serius terhadap demokrasi. 

"Saya cenderung melihat ini sebagai satu arah yang benar, tetapi tetap perlu dikawal agar tidak berhenti di level retorika," tandasnya. (Prt)