telusur.co.id - Gelombang penonaktifan anggota DPR RI oleh partai politik terus berlanjut. Hingga Minggu (31/8), tercatat sudah lima legislator resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Langkah ini diambil setelah mereka dinilai arogan atau menyampaikan pernyataan yang dianggap tidak empati terhadap masyarakat.
Kelima anggota dewan tersebut adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Surya Utama (Uya Kuya) serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dari Partai Amanat Nasional (PAN), serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Partai Golkar.
Setelah kelima nama ini, sorotan publik kini tertuju pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kadernya, Deddy Sitorus. Anggota Komisi II DPR RI itu kembali menjadi perbincangan setelah pernyataannya dalam acara Kontroversi di Metro TV pada Desember 2024 kembali viral pada Agustus 2025.
Saat itu, Deddy menyebut perbandingan gaji anggota DPR dengan pekerja bergaji UMR sebagai “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah. Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik karena dianggap merendahkan dan bertentangan dengan citra PDIP yang dekat dengan wong cilik.
Desakan agar PDIP mengambil langkah tegas pun kian menguat, seiring dengan gelombang penonaktifan lima legislator dari partai lain. Warganet mempertanyakan sikap PDIP yang dinilai masih melindungi Deddy, meski partai lain sudah bergerak cepat menonaktifkan kadernya yang bermasalah.
Salah satu desakan keras datang dari aktivis diaspora sekaligus influencer, Salsa Erwina Hutagalung. Dalam unggahan di akun Instagram @salsaer, Minggu (31/8), ia menantang PDIP untuk berani lebih tegas dibanding partai lain.
“PDI Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata,” kata Salsa.
Ia menegaskan publik tidak hanya menunggu penonaktifan, melainkan juga pemecatan total. “Semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, dan diharamkan untuk masuk lagi ke partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan,” ujar Salsa.
