telusur.co.id - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar mengusulkan agar Presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa perlu persetujuan dari DPR RI.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan usulan tersebut kiranya masuk akal, karena Kapolri masuk bagian dari eksekutif. “Karena itu, sungguh ideal bila Kapolri hanya dipilih oleh presiden, yang merupakan pimpinan eksekutif,” ujar Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Hal itu juga sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia. Untuk itu, sudah selayaknya pimpinan di lingkup eksekutif seluruhnya dipilih dan ditetapkan presiden.

Karena itu, keikutsertaan DPR RI dalam menyetujui pimpinan di lingkup eksekutif melalui fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) kiranya perlu ditinjau ulang. Sebab, dengan melakukan uji kelayak dan kepatutan terhadap calon pimpinan di lingkup eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif sudah masuk kewenangan presiden.

Hal itu semakin janggal bila dikaitkan dengan fungsi pengawasan DPR RI. Kiranya akan sulit bagi DPR RI untuk objektif dan optimal melakukan pengawasan terhadap sosok pimpinan yang ia ikut terlibat memilihnya.

Hal itu berimplikasi terhadap pelaksanaan check and balances. DPR RI tentu akan sulit melaksanakan check and balances secara optimal terhadap seseorang yang ia ikut memilih dan menyetujuinya sebagai pimpinan tertentu di eksekutif.

Jadi, kalau semua pimpinan di lingkup eksekutif hanya dipilih dan ditetapkan oleh presiden tanpa melibatkan DPR RI, maka Indonesia sudah mengarah pada pelaksanaan trias polica. Presiden sudah diberi porsi kewenangannya àdalam menetapkan pimpinan di lingkup eksekutif, tanpa cawe-cawe legislatif.

Untuk itu, semua pimpinan di lingkup eksekutif idealnya tidak perlu meminta persetujuan DPR RI. Pemilihan Panglima TNI, pemilihan duta besar, dan lainnya juga cukup dipilih presiden.

“Kalau hal itu dapat dilaksanakan, DPR RI tinggal mengawasi kinerja pimpinan di lingkup eksekutif. Dengan begitu, DPR RI diharapkan dapat mrlaksnakan check and balances secara optimal,” tutup mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta. [ham]