Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengaku miris atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penindakan itu menjadi sorotan di tengah situasi sejumlah daerah yang masih menghadapi bencana dan membutuhkan penanganan serius.
Dia menilai, keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana tidak boleh luput dari perhatian di tengah proses hukum yang sedang berjalan.
"Saya merasa miris, sebab peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan gempa NTT, banjir bandang Padang, serta bencana lainnya. Hal yang tidak boleh luput adalah keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan," tegas Selly dalam keterangannya, dikutip, Kamis (15/10/2026).
Meski menyampaikan keprihatinan, Selly menegaskan bahwa proses hukum yang dilakukan KPK harus tetap dihormati.
Dia meminta semua pihak memberikan ruang bagi lembaga antirasuah itu untuk mengusut perkara secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
"Kita perlu memberikan ruang agar proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Selly.
Menurut Selly, persoalan hukum yang tengah bergulir tidak boleh mengganggu pelayanan kebencanaan.
Masyarakat yang berada di wilayah terdampak harus tetap mendapatkan bantuan, sementara koordinasi antarlembaga dan respons cepat di lapangan mesti berjalan sebagaimana mestinya.
Dia mengingatkan bahwa penanggulangan bencana melibatkan banyak pihak yang bekerja dalam situasi berisiko, mulai dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-Polri, hingga para relawan. Dedikasi para petugas tersebut, kata dia, harus tetap dihormati dan didukung.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI atas arahan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran kebencanaan.
Menurut dia, anggaran yang bersumber dari publik harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," tutur Selly.
Selly turut mengingatkan agar dugaan pelanggaran hukum tidak digeneralisasi kepada seluruh institusi maupun personel BNPB.
Penegakan hukum harus berfokus pada individu yang terbukti bertanggung jawab, tanpa mengabaikan kerja para petugas yang menjalankan tugas kemanusiaan secara jujur.
"Di tengah bencana, negara tidak boleh kehilangan dua hal sekaligus: integritas dalam pengelolaan anggaran dan kehadiran nyata untuk melindungi masyarakat," pungkas Legislator PDIP tersebut.
Editor: Risyad.
