Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah menunda rencana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Dia mengingatkan, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Firman menegaskan, dirinya mendukung upaya pemerintah membangun populasi kedua Badak Jawa sebagai langkah strategis mencegah kepunahan. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan berbagai risiko terhadap keselamatan satwa langka tersebut.
"Saya mendukung gagasan untuk memiliki populasi kedua Badak Jawa. Itu keniscayaan konservasi. Tapi saya sangat mengkritisi cara dan waktunya. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia," tegas Firman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan hanya sekitar 80 ekor dan seluruhnya berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat setiap kebijakan yang menyangkut keberlangsungan hidup spesies ini harus melalui pertimbangan yang sangat matang.
Firman mengingatkan, Badak Jawa bukan hanya menjadi tanggung jawab satu daerah, melainkan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki arti penting bagi dunia internasional.
"Badak Jawa itu bukan milik Banten saja, bukan milik Jawa Timur saja. Badak Jawa itu milik Indonesia, milik dunia. Kita tidak boleh berjudi dengan 80 ekor yang tersisa ini," ujarnya.
Dia mengidentifikasi sedikitnya lima risiko serius yang harus dijawab pemerintah sebelum rencana translokasi atau pemindahan Badak Jawa direalisasikan.
Pertama, risiko kematian selama proses pemindahan. Firman menjelaskan, Badak Jawa merupakan satwa yang sensitif terhadap tekanan atau stres. Proses penangkapan, pembiusan, hingga pengangkutan dari Banten menuju Banyuwangi berpotensi menimbulkan gangguan fisik yang dapat membahayakan keselamatan satwa.
Kedua, kesesuaian habitat di lokasi tujuan. Pemerintah harus memastikan kawasan Taman Nasional Alas Purwo benar-benar memiliki kondisi ekologis yang mendukung kehidupan Badak Jawa. Aspek yang harus diperiksa mencakup ketersediaan pakan sepanjang tahun, kualitas sumber air, karakteristik tanah, serta keberadaan kubangan yang dibutuhkan satwa tersebut.
Menurut Firman, penilaian kesesuaian habitat tidak cukup hanya mengandalkan pengamatan awal. Pemerintah perlu membuktikannya melalui penelitian ilmiah dan pemantauan dalam jangka panjang.
Ketiga, potensi penyebaran penyakit. Pemindahan satwa liar memiliki risiko membawa penyakit dari habitat asal ke lokasi baru. Sebaliknya, Badak Jawa juga dapat terpapar penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan di Ujung Kulon.
Karena itu, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, prosedur karantina, serta kajian epidemiologi harus menjadi persyaratan sebelum translokasi dilakukan.
Keempat, ancaman perburuan liar dan konflik dengan manusia. Firman menilai kesiapan sistem pengamanan di kawasan Alas Purwo harus menjadi perhatian utama. Tingginya nilai cula badak di pasar gelap membuat perlindungan terhadap satwa tersebut tidak boleh dilakukan setengah-setengah.
Pemerintah harus memastikan tersedianya sistem pengawasan dan pengamanan yang memadai untuk mencegah perburuan ilegal maupun potensi konflik dengan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Kelima, risiko genetik terhadap keberlanjutan populasi. Pemilihan individu yang akan dipindahkan harus mempertimbangkan kondisi genetik dan kemampuan reproduksinya. Jangan sampai kebijakan tersebut justru mengurangi potensi perkembangbiakan populasi di Ujung Kulon atau menimbulkan persoalan genetik pada populasi baru.
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, Firman mendesak pemerintah menunda pelaksanaan pemindahan hingga seluruh aspek kesiapan benar-benar terukur.
Dia juga meminta pembentukan tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal. Kajian tersebut harus mengacu pada standar International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan dilakukan secara transparan agar dapat diketahui publik.
"Saya minta pemerintah membentuk tim kajian independen yang terdiri dari pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, dan masyarakat lokal. Kajiannya harus mengikuti standar IUCN, harus transparan, dan harus dibuka ke publik. Jangan kajian tertutup yang hanya untuk melegitimasi proyek," tegasnya.
Sebagai alternatif, Firman mengusulkan agar pemerintah menjalankan tahapan persiapan secara bertahap sebelum memutuskan translokasi.
Tahap pertama, pemerintah perlu mempersiapkan kawasan Alas Purwo selama dua hingga tiga tahun. Persiapan itu mencakup pembangunan fasilitas suaka atau sanctuary serta penguatan sistem pengamanan kawasan.
Tahap kedua, apabila hasil kajian menyatakan lokasi tersebut layak, pemerintah dapat mempertimbangkan uji coba pemindahan satu hingga dua ekor badak jantan. Proses tersebut harus disertai pemantauan intensif selama satu hingga dua tahun.
Selanjutnya, pemindahan individu atau populasi tambahan hanya dapat dipertimbangkan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses sebelumnya berlangsung aman dan tidak mengancam keberlangsungan hidup Badak Jawa.
"Lebih baik kita terlambat dua tahun karena kajian yang matang, daripada kita terburu-buru dan kehilangan satu ekor Badak Jawa pun. Kalau sampai gagal, Indonesia akan dicatat sejarah sebagai negara yang membuat Badak Jawa punah," katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Firman memastikan akan mengawasi secara ketat kebijakan, penganggaran, hingga pelaksanaan rencana pemindahan tersebut.
Dia juga berencana mendorong Komisi IV DPR RI memanggil Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai landasan ilmiah, tujuan, serta kesiapan pemerintah dalam menjalankan program konservasi Badak Jawa.
"Saya akan minta Komisi IV DPR RI untuk memanggil Kementerian Kehutanan dan meminta penjelasan secara terbuka. Ini menyangkut marwah bangsa di mata dunia. Tidak boleh ada proyek asal-asalan atas nama konservasi," ujarnya.
Firman turut mengingatkan agar rencana pemindahan tersebut benar-benar berorientasi pada kepentingan konservasi, bukan kepentingan lain di luar upaya penyelamatan spesies.
Menurutnya, keselamatan dan kelangsungan hidup Badak Jawa harus menjadi pertimbangan tertinggi dalam setiap keputusan pemerintah.
"Jangan sampai ada agenda atau tujuan tertentu yang tidak berkaitan dengan kepentingan konservasi. Keselamatan dan kelangsungan hidup Badak Jawa harus menjadi prioritas utama," tutup Firman. [ham]