telusur.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai menyiapkan strategi pengawasan digital dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029. Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus yang tengah didalami lembaga pengawas pemilu tersebut.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, mengatakan, penguatan pengawasan digital diperlukan agar jajaran Bawaslu memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi selama tahapan pemilu berlangsung.
"Sudah, sedang kami diskusikan bagaimana pengawasan secara digital itu harus dilakukan. Maka yang sekarang sedang didalami adalah bagaimana memperkuat kualitas SDM yang ada di Bawaslu berkenaan dengan penggunaan teknologi, termasuk juga memetakan sejauh mana berbagai potensi yang harus diwaspadai di era digital," kata Lolly usai membuka kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu dalam Membangun Kepercayaan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029 Berintegritas, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kemampuan SDM Bawaslu sangat dibutuhkan agar jajaran pengawas tidak gagap menghadapi perkembangan teknologi ketika tahapan Pemilu 2029 berlangsung.
"Kemampuan SDM kami itu sangat dibutuhkan, supaya dia tidak gagap ketika nanti masa tahapan berlangsung," ujarnya.
Selain penguatan SDM, Bawaslu juga akan memperkuat kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan dan komunikasi publik. Lolly mengatakan sejumlah kebijakan telah diterapkan sejak Pemilu 2022 hingga Pemilu 2024, termasuk mekanisme manajemen krisis.
"Selain memperkuat kualitas SDM adalah memperkuat kualitas kebijakan yang ada. Saat ini kan berbagai upaya kebijakan sudah Bawaslu ambil sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, misalnya dengan manajemen krisis yang diciptakan," katanya.
Dia menjelaskan mekanisme manajemen krisis diperlukan ketika Bawaslu menghadapi situasi yang membutuhkan penyampaian informasi secara cepat kepada publik.
"Ketika ada situasi yang membutuhkan kecepatan informasi, maka mekanisme manajemen krisis ini bekerja. Nah ini kan harus terus diingatkan ke bawah ya, karena yang namanya segala sesuatu itu kalau tidak diulang bisa jadi dia hilang," ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat itu menilai evaluasi dan penguatan kembali terhadap kebijakan tersebut penting dilakukan agar pedoman yang telah dibuat tetap dipahami dan dijalankan oleh jajaran lembaganya di seluruh tingkatan.
"Kalau tidak diulang bisa jadi sudah ada pedomannya tapi kemudian tidak dipedomani, kan bisa begitu. Maka forum ini salah satu langkah yang diambil untuk mengingatkan terus dan kami pun mengevaluasi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Lolly juga menekankan pentingnya peran kehumasan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu dan kualitas demokrasi.
Menurutnya, humas menjadi garda depan dalam menyampaikan berbagai kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu kepada masyarakat.
"Ya kehumasan itu kan menjadi corong depannya Bawaslu untuk bisa mewartakan soal kerja yang dilakukan, supaya publik juga mendapatkan informasi," kata Lolly.
Dia mengatakan respons negatif publik terhadap Bawaslu terkadang muncul karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai kerja lembaga tersebut.
"Karena sering kali dalam perjalanan yang Bawaslu lakukan, publik bereaksi negatif itu karena mereka tidak terpapar informasi yang benar. Nah, dalam konteks ini maka Bawaslu berkepentingan untuk merefleksikan cara kerjanya, supaya ke depan bisa menjangkau lebih luas lagi," ujarnya.
Lolly mengatakan komunikasi yang dibangun Bawaslu harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas demokrasi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.
"Targetnya cuma satu, komunikasi yang dibangun oleh Bawaslu itu bisa menjaga kepercayaan kita terhadap kualitas demokrasi ke depan," katanya.
Dia berharap kegiatan refleksi tersebut menghasilkan berbagai strategi baru yang dapat menjadi bekal Bawaslu menghadapi tahapan Pemilu 2029.
"Mudah-mudahan dengan refleksi ini akan ada banyak strategi yang dilahirkan, sehingga tahun 2026 ini akan diakhiri dengan berbagai rumusan strategi untuk persiapan 2027 karena sudah masuk tahap pemilu," tuturnya.
Lolly menegaskan proses yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari konsolidasi internal Bawaslu untuk memastikan komunikasi lembaga mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.
"Yang jelas tahap ini kita bertahap mengkonsolidasikan, karena tujuannya satu, komunikasi yang dibangun Bawaslu itu harus mampu menggerakkan partisipasi publik, mengawasi pemilu," pungkasnya.[Nug]
