Partai Gelora Dorong UU Perampasan Aset Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara

by Hamdani |
Partai Gelora Dorong UU Perampasan Aset Maksimalkan Pengembalian Kerugian Negara
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora, Amin Fahrudin

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Regulasi dan Hukum DPP Partai Gelora, Amin Fahrudin, mengatakan kehadiran regulasi tersebut perlu menjawab persoalan selama ini, terutama terkait ketimpangan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dan rendahnya nilai aset yang berhasil dikembalikan.

"Regulasi ini diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat terkait tren hukuman ringan serta minimnya pengembalian kerugian keuangan negara selama ini," kata Amin dalam keterangan di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Amin dalam diskusi Gelora Talks bertajuk "Korupsi Triliunan, Mengapa Pengembalian Aset Malah Minim?" yang ditayangkan melalui kanal YouTube pada Kamis (19/11/2026). Diskusi tersebut dipandu Ketua DPP Partai Gelora Bidang Kebijakan Publik, Sarah Handayani.

Amin menjelaskan, persoalan pengembalian aset hasil korupsi masih menjadi pekerjaan rumah dalam penegakan hukum di Indonesia. Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 2006.

Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara nilai kerugian keuangan negara dengan jumlah uang pengganti yang berhasil diputuskan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum untuk memulihkan aset negara.

Ia merujuk data Indonesia Corruption Watch (ICW), serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode 2019–2023. Berdasarkan data yang disampaikannya, total kerugian keuangan negara mencapai hampir Rp236 triliun. Sementara itu, nilai uang pengganti yang diputus berkekuatan hukum tetap hanya sekitar Rp40 triliun.

"Di kasus korupsi e-KTP, kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun, tetapi yang kembali hanya sekitar Rp148 miliar. Di kasus Garuda, kerugian negara Rp9,7 triliun, namun putusan uang penggantinya hanya Rp1,2 triliun. Jika dihitung secara bisnis, negara tekor besar," ungkap Amin.

Atas kondisi tersebut, Partai Gelora menilai mekanisme perampasan aset tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan berbasis putusan pidana atau criminal forfeiture sebagaimana dikenal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Amin mendorong agar UU Perampasan Aset memberikan ruang lebih luas bagi penerapan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada kondisi ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit permanen.

Ia menilai, ketentuan UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR masih belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat mengenai optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

"Karena masih terlalu bergantung pada jalur pidana dan membatasi skema perampasan tanpa putusan pidana," katanya.

Selain itu, Amin mengusulkan agar prinsip illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah serta value-based confiscation atau perampasan aset berdasarkan nilai kerugian negara diakomodasi secara tegas dalam regulasi tersebut.

Usulan itu, kata dia, sebelumnya juga telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Perampasan Aset bersama Komisi III DPR pada Rabu (28/10/2026).

Menurut Amin, orientasi penegakan hukum dalam perkara korupsi semestinya tidak berhenti pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku. Pemulihan kerugian negara dan penelusuran harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah juga harus menjadi perhatian utama.

"Tujuan utama pemidanaan dalam kasus korupsi seharusnya memulihkan kerugian negara mendekati 100 persen sekaligus memiskinkan koruptor. Jika pelaku tidak dapat membuktikan asal-usul hartanya secara legal melalui pembuktian terbalik berimbang, asetnya harus dapat disita negara," tegasnya.

Meski demikian, Partai Gelora mengajak masyarakat untuk terus mengawal pelaksanaan UU Perampasan Aset agar implementasinya sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi tersebut.

Amin berharap penerapan aturan itu tidak kehilangan substansi akibat kompromi politik maupun kepentingan tertentu. Ia juga menekankan pentingnya memastikan mekanisme perampasan aset berjalan dengan landasan hukum yang jelas.

"Jangan terjebak kompromi politik, serta benar-benar menjadi instrumen ampuh untuk menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat," tegas Amin. (ham)

Komentar

Berita Terkait