Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan belum ada agenda pergantian Panglima TNI dalam waktu dekat. Dia menegaskan, seluruh unsur di lingkungan pertahanan dan militer masih menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
Orang dekat Presiden Prabowo itu secara tegas membantah adanya rencana pergantian pucuk pimpinan TNI.
"Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian Panglima TNI," kata Sjafrie saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Di sisi lain, Sjafrie menyampaikan pemerintah tengah mendorong pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pemerintah berharap, pembahasan revisi regulasi tersebut dapat dituntaskan dan direalisasikan pada 2027.
Wacana pembaruan aturan itu turut menjadi salah satu materi pembicaraan Sjafrie bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Sjafrie menjelaskan, revisi diperlukan untuk menyesuaikan kerangka hukum pertahanan nasional dengan perkembangan situasi strategis serta tantangan keamanan yang terus berubah.
Dia menilai regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pertahanan negara tersebut membutuhkan penyempurnaan substansi.
Terlebih, kata Sjafrie, sejumlah aspek pengaturan disebut belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pertahanan Indonesia saat ini.
"Untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," papar dia.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam rencana revisi tersebut adalah penguatan landasan doktrin dan strategi pertahanan negara.
Sjafrie pun menyoroti strategi pertahanan defensif aktif yang selama ini menjadi pendekatan Indonesia.
Lebih jauh dia menerangkan, prinsip tersebut perlu dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang agar memiliki landasan hukum yang lebih jelas.
Editor: Risyad.