BP Tapera memperkuat pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi guna memastikan masyarakat mendapatkan hunian yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan setiap unit rumah yang dibiayai melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) telah siap huni dan memenuhi persyaratan sebelum akad pembiayaan.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menegaskan, aspek kualitas tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan program pembiayaan rumah subsidi.
Oleh sebab itu, kata dia, rumah yang akan diakadkan wajib berstatus siap huni atau ready stock serta memenuhi seluruh ketentuan perizinan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
"Tidak ada kompromi dalam hal kualitas. Rumah subsidi yang diakadkan harus merupakan rumah yang sudah siap huni atau layak huni," tegas Heru saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Perumahan Puri Harmoni Cisoka 2, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026) kemarin.
Selain memastikan kesiapan bangunan, Heru bilang, pihaknya juga memperkuat mekanisme perlindungan konsumen melalui pemeriksaan langsung oleh calon penghuni.
Calon debitur diminta mendokumentasikan kondisi rumah, baik bagian dalam maupun luar bangunan.
Dokumentasi tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi geotagging dan data unit rumah yang tercantum dalam sistem SiKumbang.
Proses verifikasi ini dilakukan untuk memastikan lokasi dan kondisi rumah yang diterima konsumen sesuai dengan informasi yang disampaikan pengembang.
Dalam peninjauan tersebut, Heru bersama Maruarar memeriksa sejumlah bagian rumah, termasuk memastikan ketersediaan air bersih dengan membuka keran di salah satu unit.
Ara sapaan akrab Maruarar pun menanyakan apakah air tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan keluarga, termasuk membuat susu anak. Selain itu, kondisi bangunan dan potensi banjir turut menjadi perhatian politikus Gerindra itu.
"Saya senang dengan kunjungan langsung ke lapangan. Ini tidak dipersiapkan. Saya datang ke sini dan melihat sendiri kualitas pekerjaan pengembang. Saya juga bertanya langsung kepada konsumen," ujar dia.
Dalam dialog bersama penghuni, warga menyampaikan sejumlah masukan, salah satunya kebutuhan penambahan pepohonan agar lingkungan perumahan lebih sejuk. Adapun fasilitas jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, balai warga, dan masjid juga menjadi bagian dari peninjauan.
Ara turut menjelaskan berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah subsidi.
Fasilitas tersebut mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pemerintah juga menyediakan tenor pembiayaan hingga 40 tahun agar cicilan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Presiden Prabowo itu selalu berpikir pro rakyat. Sekarang pinjamannya bisa sampai 40 tahun supaya rakyat kecil tidak berat cicilannya. Mau dilunasi lebih cepat juga tidak apa-apa. Tapi jangan dari awal memberatkan rakyat," jelas Ara.
Dari sisi pengembang, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi menyampaikan, bahwa perusahaannya telah mendukung program rumah subsidi selama 18 tahun. Hingga saat ini, hampir 4.000 unit rumah subsidi telah terakadkan.
Meski demikian, dia mengungkapkan masih terdapat empat proyek yang menghadapi kendala legalitas lahan berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
"Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena sudah 18 tahun mendukung program rumah subsidi. Kami konsisten setiap tahunnya. Pencapaian kami sekarang sudah hampir 4.000 unit yang terakadkan," ungkap Esther.
Dia berharap persoalan legalitas tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pengembang dapat meningkatkan kontribusi dalam penyediaan rumah subsidi pada tahun mendatang.
Manfaat program KPR FLPP juga dirasakan langsung oleh Taufik, salah satu debitur BP Tapera yang bekerja sebagai pegawai pabrik keramik sekaligus menjalankan usaha warung dan layanan mini ATM.
Sebelum memiliki rumah di Puri Harmoni Cisoka 2, Taufik bersama keluarganya tinggal mengontrak di kawasan Balaraja selama hampir satu tahun. Kini, ia telah memiliki rumah sendiri dengan tenor pembiayaan 17 tahun dan angsuran sekitar Rp1,3 juta per bulan.
"Dulu kan ngontrak, bayar tiap bulan, cuma nggak memiliki. Jadi setelah punya rumah, hidup lebih tenang," tutur dia.
Dia juga mengajak masyarakat dari berbagai profesi untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan BP Tapera agar dapat memiliki rumah sendiri.
Sementara itu, berdasarkan data BP Tapera per 18 November 2026 pukul 14.45 WIB, realisasi penyaluran KPR FLPP sejak 1 Januari 2026 mencapai 208.571 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,99 triliun atau setara 59,59 persen dari target.
Untuk Provinsi Banten, realisasi penyaluran tercatat sebanyak 13.086 unit. Adapun Kabupaten Tangerang mencatatkan penyaluran sebanyak 4.519 unit.
Lebih lanjut Heru menekankan bahwa BP Tapera terus mengawal penyaluran KPR FLPP dengan memperhatikan dua aspek utama, yakni perluasan akses pembiayaan dan kepastian kualitas rumah yang diterima masyarakat.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program rumah pertama melalui KPR FLPP dapat mengakses https://bit.ly/HunianPertamaTapera.
Editor: Risyad.