Telusur.co.id – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyatakan skema pembagian 8 persen bagi pengemudi ojek online (ojol) dinilai sudah cukup ideal. Namun, mekanisme penerapan hingga besaran potongan yang akan diberlakukan masih perlu dibahas lebih lanjut dalam revisi undang-undang terkait ojek online.
"8 persen itu buat saya sudah cukup ideal. Tapi nanti di dalam pembahasan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ini akan dibahas, termasuk komponennya," ujar Mori saat ditemui di Komplek Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme penerapan skema tersebut saat ini. Pasalnya, dalam pembahasan yang berlangsung, terdapat sejumlah pihak yang menyampaikan agar potongan pendapatan pengemudi ojol berada di kisaran 15 hingga 30 persen.
Pasalnya, dalam pembahasan yang berlangsung, sejumlah pihak berbeda pandangan terkait persentase potongan pendapatan pengemudi ojol. Sebagian pihak menilai potongan 15% masih bisa diterima, bahkan dari pihak lain ada yang berpendapat bahwa potongan masih di atas 30%.
Oleh karena itu, Mori menegaskan bahwa kejelasan aturan hukum menjadi hal penting agar kebijakan mengenai pembagian pendapatan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh pihak.
"Kemarin kan gak tahu ya, itu peraturan Menteri Perhubungan atau peraturan Presiden atau hanya himbauan kita belum tahu aturan hukumnya," terangnya.
"Tapi kalau besok tercantum dalam undang-undang saya rasa itu mengikat semua pihak. Tapi besarannya sekali lagi kita belum tahu," tambahnya.
Meski demikian, Mori memastikan, persoalan pembagian pendapatan antara perusahaan aplikator dan pengemudi ojol akan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam revisi undang-undang LLAJ khususnya terkait ojek online.
"Poin yang saya sampaikan adalah terkait ojol itu nanti akan kita bahas di dalam revisi undang-undang RUU LLAJ kita," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi V DPR RI menyoroti agar perhitungan 8% tidak merugikan pengemudi akibat adanya potongan biaya lain sebelum nilai dasar dihitung.
Kebijakan tersebut mesti diterapkan secara adil agar tidak merugikan pengemudi akibat berbagai potongan dari aplikator.