Oleh: Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.
Rektor Universitas Paramadina
Dalam sejarah politik Indonesia, kekuasaan tidak selalu terancam oleh oposisi. Sering kali ancaman terbesarnya justru datang dari hasrat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan melampaui batas yang ditetapkan konstitusi.
Dalam konteks inilah peran Megawati Soekarnoputri patut dicatat. Di tengah kuatnya pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Megawati menunjukkan keteguhan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Saya menilai sikap Megawati merupakan salah satu faktor penting yang menggagalkan upaya politik memperpanjang kekuasaan. Tanpa penolakan tersebut, sejarah demokrasi Indonesia mungkin berjalan ke arah berbeda.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan apakah konstitusi masih menjadi hukum tertinggi atau justru dapat diubah demi kepentingan penguasa.
Ketika Popularitas Hendak Melampaui Konstitusi
Wacana presiden tiga periode telah muncul sejak 2019 dan kembali menguat pada 2022. Dalih yang digunakan terdengar sederhana: Jokowi populer, kinerjanya dianggap berhasil, dan rakyat masih menghendaki kepemimpinannya.
Namun, popularitas tidak boleh menjadi legitimasi untuk memperpanjang kekuasaan.
Pasal 7 UUD 1945 secara tegas membatasi masa jabatan presiden selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali. Ketentuan ini merupakan salah satu pencapaian penting reformasi untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.
Sebagai anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, saya mengikuti dinamika wacana amendemen UUD 1945. Dalam pengamatan saya, sepanjang 2023–2024, kekuatan politik yang mendukung pemerintahan Jokowi sedemikian dominan sehingga peluang mengubah ketentuan masa jabatan presiden tidak dapat dipandang sebelah mata.
Amendemen konstitusi berisiko dijadikan pintu masuk bagi agenda politik yang tidak berkaitan dengan kebutuhan mendesak bangsa.
Inilah bahayanya ketika konstitusi diperlakukan bukan sebagai pembatas kekuasaan, melainkan sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan.
Demokrasi tidak boleh bergantung pada kemurahan hati seorang presiden. Demokrasi harus berdiri di atas institusi yang mampu membatasi presiden, betapapun besar popularitasnya.
Megawati dan Penolakan Tiga Periode
Di tengah situasi tersebut, Megawati mengambil posisi politik yang penting.
Pada peringatan HUT ke-50 PDI Perjuangan, 10 Januari 2023, Megawati menegaskan penolakannya terhadap penambahan masa jabatan presiden. Sikap ini kembali disampaikan pada 5 Agustus 2024 dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap ketentuan konstitusi.
Pada Oktober 2023, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu bahkan mengaitkan keretakan hubungan Jokowi dan Megawati dengan penolakan terhadap gagasan tiga periode.
Memang, Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah meminta perpanjangan masa jabatan kepada Megawati. Jokowi sendiri berulang kali menyatakan tidak berminat menjabat tiga periode.
Akan tetapi, politik tidak cukup dibaca dari pernyataan terbuka para aktornya. Sikap politik harus diuji melalui konsistensi antara ucapan, tindakan, dan dinamika kekuasaan di sekelilingnya.
Ketika gagasan memperpanjang masa jabatan terus bergulir di tengah elite politik, publik berhak mempertanyakan siapa yang memperoleh keuntungan dan mengapa wacana tersebut dibiarkan berkembang.
Dalam pandangan saya, penolakan Megawati menjadi penting karena memperlihatkan bahwa kekuatan politik yang besar masih dapat digunakan untuk mempertahankan batas konstitusional.
Ini bukan persoalan loyalitas pribadi kepada Megawati. Ini persoalan prinsip bahwa kekuasaan harus memiliki batas.
Demokrasi Diuji Ketika Kekuasaan Harus Berakhir
Megawati memiliki pengalaman penting dalam sejarah pergantian kekuasaan Indonesia.
Pada Pemilihan Presiden 2004, Megawati menerima kekalahan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan menyerahkan kepemimpinan melalui proses konstitusional.
SBY kemudian memimpin selama dua periode dan mengakhiri masa jabatannya pada 2014 sesuai ketentuan konstitusi.
Keduanya tentu tidak lepas dari kritik. Namun, proses pergantian kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dapat berlangsung tanpa harus mengubah aturan demi mempertahankan seorang presiden.
Sebaliknya, pada akhir pemerintahan Jokowi, berbagai kontroversi politik memperlihatkan betapa pentingnya menjaga independensi institusi negara dari kepentingan kekuasaan.
Popularitas tinggi tidak otomatis membuktikan kualitas demokrasi. Pemerintahan dapat memperoleh dukungan publik yang besar, tetapi pada saat bersamaan menghadapi persoalan serius dalam tata kelola institusi.
Karena itu, keberhasilan seorang pemimpin tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, angka kepuasan publik, atau kemenangan elektoral.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah ia meninggalkan institusi demokrasi yang lebih kuat daripada ketika pertama kali menerima kekuasaan.
Konstitusi Tidak Boleh Kalah oleh Kekuasaan
Menurut saya, sikap Megawati dalam menolak tiga periode merupakan bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia.
Penolakan itu menunjukkan bahwa partai politik semestinya tidak sekadar menjadi kendaraan kekuasaan, tetapi juga penjaga institusi dan aturan bernegara.
Tentu Megawati bukan tokoh tanpa kekurangan. Namun, keteguhannya dalam persoalan pembatasan masa jabatan presiden layak memperoleh tempat dalam penilaian sejarah politik Indonesia.
Kita harus mengambil pelajaran bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir melalui kudeta, tindakan represif, atau pembubaran lembaga negara.
Ancaman itu dapat muncul secara bertahap, melalui kompromi elite, perubahan aturan, dan penggunaan dalih kepentingan rakyat untuk membenarkan perpanjangan kekuasaan.
Pada titik inilah pertarungan antara konstitusi dan nafsu kekuasaan menjadi nyata.
Megawati, dalam pandangan saya, telah mengambil posisi penting di sisi pembatasan kekuasaan. Sementara itu, kontroversi tiga periode pada masa Jokowi menjadi peringatan tentang bahaya ketika kekuatan politik terlalu terkonsentrasi pada seorang pemimpin.
Sejarah perlu mencatat peran tersebut secara jernih, bukan untuk mengultuskan seseorang, melainkan untuk menjaga pelajaran demokrasi bagi generasi berikutnya.
Sebab, republik ini tidak boleh diwariskan sebagai milik penguasa. Konstitusi dibentuk untuk membatasi kekuasaan, bukan untuk tunduk kepada mereka yang sedang berkuasa.