Kritik Klaim Capaian BPK 82,92 Persen Kemendes, Erna Sari Dewi Soroti Kerugian Negara Rp4,15 Miliar

by Farauq Iskandar |
Kritik Klaim Capaian BPK 82,92 Persen Kemendes, Erna Sari Dewi Soroti Kerugian Negara Rp4,15 Miliar
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dew

telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menyoroti klaim capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Ia menilai angka capaian 82,92 persen perlu dikaji lebih mendalam karena belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tindak lanjut rekomendasi maupun pemulihan kerugian negara.

Hal tersebut disampaikan Erna dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Selasa (17/11/2026).

Erna mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK sebesar 82,92 persen memang berada di atas rata-rata nasional sebesar 79,80 persen. Namun, ia mempertanyakan metode penghitungan yang digunakan karena dinilai mencampurkan rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti dengan rekomendasi yang justru tidak dapat ditindaklanjuti.

"Saya melihat kok kayak kosmetika statistik dalam angka ini. Saya tentu tidak bisa terima begitu saja, karena dengan angka 82,92 persen ini tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bisa bedah kualitas tindak lanjutnya dan bagaimana terkait dengan pemulihan kerugian negara secara real," ujar Erna.

Ia menjelaskan, dari total 1.095 rekomendasi pemeriksaan, rekomendasi yang berstatus telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan atau status 1 hanya mencapai 736 butir atau sekitar 67,21 persen.

Sementara itu, terdapat 172 rekomendasi berstatus 4 atau tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD). Menurut Erna, kedua kategori tersebut semestinya disajikan secara terpisah agar publik memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kinerja penyelesaian rekomendasi BPK.

"Jadi kata kuncinya, menghitung rekomendasi ini tentu tidak dapat kita tindak lanjuti keberhasilannya dengan penyajian data yang bias. Bagi saya ini bias," tegasnya.

Selain mempertanyakan capaian tindak lanjut BPK, Erna juga menyoroti temuan kerugian negara dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

Ia menyebut terdapat 19 temuan pemeriksaan dengan 67 rekomendasi, terdiri atas 52 rekomendasi administratif dan 15 rekomendasi keuangan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tercatat kerugian negara sebesar Rp4.153.508.352 atau sekitar Rp4,15 miliar.

Erna menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian, terutama karena Kemendes PDT sebelumnya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, opini WTP tidak semestinya membuat pemerintah mengabaikan persoalan kebocoran belanja maupun penyelesaian kerugian negara.

"Ini juga harus jadi perhatian. Kalau kita lihat, ada paradoks opini Wajar Tanpa Pengecualian ini dengan kebocoran belanja di angka Rp4,15 miliar di tahun 2025," katanya.

Erna Minta Skema Biaya Magang ke Jepang Dievaluasi

Dalam rapat yang sama, Erna turut meminta pemerintah mengevaluasi program pemberangkatan pemuda desa untuk mengikuti program magang ke Jepang. Ia menilai skema pembiayaan persiapan keberangkatan saat ini berpotensi memberatkan masyarakat desa yang menjadi sasaran program.

Berdasarkan penelusuran dan kunjungannya langsung ke lapangan, Erna menemukan bahwa calon peserta membutuhkan biaya sekitar Rp80 juta untuk memenuhi berbagai persyaratan sebelum keberangkatan.

Biaya tersebut mencakup persiapan dan kursus bahasa Jepang, pengurusan visa, hingga pembuatan paspor. Besarnya biaya itu dinilai tidak sejalan dengan semangat program yang seharusnya membuka kesempatan bagi anak-anak muda desa untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja di luar negeri.

"Artinya ini sebenarnya program mau nolongin anak-anak muda atau enggak. Karena setelah usut punya usut, dan saya turun sendiri, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk dipersiapkan sebelum pemberangkatan, termasuk kursus bahasa Jepangnya, kemudian pengurusan visa-nya, paspornya, itu lebih kurang Rp80 juta," ungkapnya.

Erna mempertanyakan kemampuan pemuda desa untuk menanggung biaya sebesar itu. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kembali skema pembiayaan agar program magang ke Jepang tidak hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Kemendes PDT membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk membantu pembiayaan kebutuhan persiapan peserta magang.

Dengan demikian, program pemberangkatan pemuda desa ke Jepang dapat berjalan lebih inklusif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan kerja serta peningkatan kompetensi.

Komentar

Berita Terkait