Mabes Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Listyo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian jadwal itu disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (jadwal sidang etik Listyo Sigit Prabowo), itu dijadwalkan minggu depan," ujar dia.
Namun, dia belum mengumumkan tanggal pasti maupun susunan majelis yang akan memimpin persidangan etik tersebut.
Dia menegaskan, informasi lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan sidang akan disampaikan kepada awak media.
"Minggu depan. Nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," ungkap Johnny.
Kasus ini sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri yang masih aktif maupun pernah menduduki jabatan strategis di institusi tersebut. Bareskrim Polri telah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Keempatnya yakni eks Kapolri yang juga menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dari empat tersangka, tiga di antaranya telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri, Kelapa Dua, Depok. Mereka adalah Listyo, Ahrie, dan Eko, sementara Slamet belum ditahan karena alasan pemulihan kesehatan.
Di sisi lain, proses penegakan etik terhadap para tersangka juga telah berjalan. Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan melalui sidang KKEP Polri pada Selasa (10/11/2026).
Sanksi serupa kemudian dijatuhkan kepada Irjen Eko Hadi Santoso setelah menjalani sidang etik pada (17/11). Dengan demikian, sidang etik terhadap Listyo menjadi agenda berikutnya yang akan digelar Polri dalam perkara tersebut.
Editor: Risyad.