PKS: Kejar 70 Persen Percuma Jika Tambang Ilegal dan Kebocoran Masih Dibiarkan

by Perto |
PKS: Kejar 70 Persen Percuma Jika Tambang Ilegal dan Kebocoran Masih Dibiarkan
Politisi PKS Mulyanto. Foto: Istimewa

telusur.co.id - Politikus Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menilai, target pemerintah agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara akan percuma jika praktik tambang ilegal dan kebocoran kekayaan tambang masih dibiarkan.

"Jangan sampai negara begitu bersemangat mengejar bagian keuntungan 70 persen, tetapi membiarkan kebocoran kekayaan tambang melalui praktik ilegal, manipulasi produksi, dan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum harus menjadi fondasi utama reformasi pertambangan," tegas Mulyanto, Selasa (17/11/2026).

Mulyanto meminta pemerintah memprioritaskan pembenahan sistem perizinan, pengawasan produksi, tata niaga, dan ekspor pertambangan.

Praktik pertambangan ilegal (illegal mining), termasuk dugaan keterlibatan maupun perlindungan oleh oknum pejabat tinggi, harus diusut hingga tuntas. Aparat penegak hukum juga harus memastikan bahwa proses penyidikan dan pembuktian dilakukan secara profesional agar perkara-perkara besar tidak berakhir dengan kegagalan pembuktian atau putusan bebas akibat lemahnya penanganan kasus.

Meski demikian, Mulyanto mendukung arah kebijakan pemerintah yang menargetkan minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Kita harus berani mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada cita-cita mulia konstitusi. Sumber daya alam harus menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar sumber akumulasi kekayaan segelintir pihak," tegas Mulyanto.

Namun demikian, Mulyanto mengingatkan bahwa implementasi target 70 persen tersebut memerlukan kecermatan, pentahapan, serta tata kelola pemerintahan (governance) yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memperjelas basis perhitungan angka tersebut, apakah terhadap pendapatan bruto, keuntungan bersih, atau keseluruhan manfaat ekonomi yang diterima negara (government take).

"Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi pergantian aktor penguasa tambang, dari swasta kepada negara atau kelompok tertentu, sementara kesejahteraan rakyat tidak mengalami peningkatan berarti. Substansi ekonomi konstitusi bukan semata siapa yang menguasai, tetapi untuk siapa kekayaan itu dikelola," ujarnya.

Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 ini menegaskan pemerintah perlu menimba pelajaran dari pengalaman panjang pengelolaan sumber daya migas melalui skema cost recovery maupun gross split. Kedua skema tersebut memberikan pengalaman penting mengenai pembagian hasil, pengendalian biaya, kepastian investasi, dan optimalisasi penerimaan negara.

Dalam skema cost recovery klasik, bagian negara setelah pajak dikenal sebesar 85 persen untuk minyak dan 70 persen untuk gas, tetapi penghitungannya dilakukan setelah memperhitungkan pengembalian biaya operasi. Karena itu, angka 70 persen di sektor pertambangan tidak dapat diterapkan secara mekanis tanpa memperhatikan karakteristik komoditas, struktur biaya, risiko investasi, dan keekonomian masing-masing tambang.

Mulyanto menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus menghasilkan nilai tambah nasional, memperkuat penerimaan negara, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil tambang. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan mineral yang melimpah justru dapat berubah menjadi resource curse atau kutukan sumber daya alam.

"Kita tidak ingin daerah kaya tambang tetap miskin, lingkungan rusak, sementara keuntungan mengalir ke segelintir elite. Kekayaan alam semestinya menjadi berkah pembangunan, bukan kutukan bagi rakyat dan generasi mendatang," katanya.

Mulyanto menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut pada akhirnya harus diukur dari meningkatnya kemakmuran rakyat, bukan semata besarnya persentase penguasaan atau penerimaan negara. Pemerintah harus memastikan setiap tambahan manfaat ekonomi pertambangan dikelola secara transparan, diaudit secara independen, dan dikembalikan untuk kepentingan publik.

"Ekonomi konstitusi menuntut lebih dari sekadar nasionalisasi keuntungan. Yang dibutuhkan adalah negara yang kuat dalam regulasi, bersih dalam pengelolaan, tegas dalam penegakan hukum, dan adil dalam mendistribusikan hasil kekayaan alam. Jangan sampai kita hanya mengganti siapa yang menikmati tambang, tetapi gagal mengubah nasib rakyat," pungkas Mulyanto.[Nug]

tags :
tambang

Komentar

Berita Terkait